Sugiat menjelaskan Panja Pemasyarakatan juga tengah menyusun peta jalan perbaikan tata kelola pemasyarakatan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Untuk itu, DPR mengumpulkan data dari berbagai daerah serta masukan dari akademisi dan pakar.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyebut kasus di Lapas Cibinong menjadi momentum untuk membuka berbagai persoalan yang selama ini sulit terpantau publik karena berada di dalam lapas.
Menurutnya, pengawasan terhadap lapas tidak hanya dilakukan pemerintah dan DPR, tetapi juga Ombudsman serta media massa sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik.
"Hari ini adalah, ya, kita bicara dengan teman-teman yang bertanggung jawab pada lapas, urusan lapas langsung. Ya, ini adalah era baru kita untuk memulai bahwa hal-hal yang ada di dalam lapas yang selama ini tersembunyi, tentu itu juga perlu pertanggungjawaban pada publik," kata Andreas.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.