Pulihkan Lingkungan, Jumhur Serukan Tobat Ekologis ke Masyarakat Adat Danau Toba
Sementara pemerintah perlu memperbaiki kelemahan pengawasan dan regulasi pada masa lalu serta memperkuat perangkat hukum untuk mencegah kerusakan lingkungan terulang. Ia juga menyoroti Undang-Undang Reforma Agraria yang disebutnya baru disahkan sebulan lalu. Ia menilai regulasi itu membawa pendekatan baru karena mempertimbangkan sejarah penguasaan tanah, bukan sekadar menjadikan dokumen kepemilikan sebagai dasar legitimasi.
"UU Reforma Agraria ini dinilai sebagai undang-undang yang revolusioner karena melihat sejarah tanah dan sejarah siapa yang menguasainya, bukan sekadar memberikan selembar kertas legitimasi," ujarnya.
Regulasi tersebut diharapkan dapat mencegah penggusuran sewenang-wenang dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat lokal serta masyarakat adat yang telah mengelola tanah secara turun-temurun.
"Seseorang atau korporasi yang hanya memegang selembar kertas dokumen tidak bisa lagi serta-merta mengusir masyarakat atau masyarakat adat yang telah turun-temurun mengolah tanah di suatu wilayah," tegasnya.
Jumhur menambahkan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen berpihak kepada masyarakat. Ia menyinggung upaya pemberantasan suap dan perlindungan terhadap warga yang menghadapi kriminalisasi saat memperjuangkan haknya.
