Selain itu, terdapat empat perusahaan yang sebelumnya dikenai sanksi pembekuan oleh pemerintah dan kini turut diproses secara pidana oleh Bareskrim Polri melalui penerapan multi-instrumen penegakan hukum.
Upaya penindakan juga dilakukan melalui jalur administratif dan perdata. Sebanyak 32 perusahaan telah dikenai berbagai sanksi, mulai dari pencabutan izin, pembekuan, hingga pemaksaan pemulihan ekosistem hutan. Sejumlah perusahaan lainnya masih dalam proses pengenaan sanksi berdasarkan hasil pengawasan kehutanan.
Salah satu korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah PT GAP, perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Singapura.
Perusahaan tersebut terseret perkara dugaan tindak pidana kehutanan terkait kebakaran di area perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
Kebakaran tersebut terjadi pada 2025 dan 2026 dengan total luas areal terdampak mencapai 901,4 hektare.