Penyidikan perkara PT GAP dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 9 September 2026. Sementara itu, penghitungan nilai kerugian ekologis akibat kebakaran tersebut masih berlangsung.
Dwi menegaskan, status perusahaan sebagai penanam modal asing tidak membuatnya terbebas dari proses hukum di Indonesia.
“Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing,” tegasnya.
Selain PT GAP, penyidik juga menetapkan PT MAP sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran di sekitar wilayah operasional perusahaan. Lokasi perkara berada di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat.
Penyidikan terhadap kasus tersebut telah dimulai sejak 20 Mei 2026. Namun, penghitungan nilai kerugian akibat peristiwa kebakaran masih dalam proses.