Namun, ia mengapresiasi strategi JPU menghadirkan seratusan saksi untuk memperkuat materi pembuktian. Dalam perkara TPPU, pengelompokan keterangan saksi dan pemeriksaan dokumen pendukung dinilai penting untuk menelusuri tindak pidana asal hingga perpindahan aset sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010.
"Menghadirkan seratusan saksi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas pembuktian. JPU tentu mampu mengelompokkan saksi secara taktis—mulai dari yang mengetahui tindak pidana asal, dokumen transaksi keuangan, hingga aliran perpindahan aset," katanya.
Selain menelusuri aliran dana, Pitra mendorong JPU mendalami keterlibatan pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara. Menurutnya, pembuktian perlu diperkuat dengan dokumen transaksi yang sah, bukti elektronik, serta analisis aliran dana agar hubungan antarpihak dalam perkara tersebut dapat terungkap secara jelas.
"Fokus JPU yang terarah pada pembuktian unsur pidana secara transparan akan memastikan perkara ini tuntas tanpa celah. Siapa pun yang terbukti bersalah harus diseret pada pertanggungjawaban hukum secara tegas," katanya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.