Hitung Mundur Detik Keruntuhan Singgasana Politik Bayangan Indonesia
Kehadiran tokoh nasional, pimpinan organisasi masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi semata-mata menjadi perdebatan elite politik.
Suara rakyat harus mampu menjelma menjadi pengawasan kelembagaan. Aspirasi publik perlu diterjemahkan menjadi kajian hukum, permintaan pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, dan keputusan parlemen yang dapat dipertanggungjawabkan.
DPR tidak boleh menjadikan persoalan ini sekadar komoditas tawar-menawar politik. Sebaliknya, masyarakat juga harus menghormati proses hukum dan tidak menggantikan pengadilan dengan penghakiman massa. Inilah pentingnya menjaga independensi gerakan masyarakat sipil: mengawal konstitusi, bukan menjadi instrumen pergantian patron kekuasaan.
Menjelang Detik-Detik Penentuan
Konstantinopel tidak jatuh hanya karena temboknya ditembaki. Ia kehilangan sebagian daya dukungnya melalui fragmentasi elite, penyusutan sumber daya, isolasi strategis, dan keterbatasan bantuan sekutu. Ketika Sultan Muhammad II mengonsolidasikan kekuatan militer, politik, teknologi, dan logistik, kelemahan yang terakumulasi itu akhirnya menemukan titik akhirnya pada 29 Mei 1453.
Indonesia tentu bukan Bizantium. Kita tidak sedang menghadapi pengepungan militer asing. Kita memiliki konstitusi, pemilu, parlemen, peradilan, dan masyarakat sipil yang menjadi instrumen penyelesaian konflik kekuasaan. Namun, ada pelajaran yang tidak boleh diabaikan: institusi negara dapat kehilangan kepercayaan publik apabila dikuasai oleh kepentingan personal dan jaringan yang tidak bertanggung jawab.
Karena itu, perkembangan November 2026 harus dibaca sebagai ujian bagi tiga hal: kedaulatan Presiden dalam menjalankan mandat konstitusional, independensi institusi penegak hukum, dan keberanian DPR menjalankan fungsi pengawasan.
Apabila ditemukan penyalahgunaan sistem penyadapan, seluruh pelaku dan pemberi perintah harus diproses. Apabila terdapat pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya negara, audit dan penegakan hukum harus dilakukan. Apabila terdapat alasan konstitusional untuk mempertanyakan jabatan Wakil Presiden, DPR harus menempuh mekanisme yang telah ditetapkan.
Tidak boleh ada kekebalan hukum karena kedekatan dengan mantan Presiden, tidak boleh ada perlindungan karena hubungan keluarga, dan tidak boleh ada pembiaran karena kepentingan koalisi.
Pada akhirnya, persoalan Indonesia bukan sekadar apakah Poros Solo akan kehilangan pengaruh atau apakah akan lahir Wapres baru, atau tanpa Wapres sama sekali. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah republik ini mampu mengakhiri politik patronase, membatasi oligarki, dan mengembalikan seluruh institusi negara kepada mandat rakyat. Dari republik para loyalis menuju Republik Konstitusi. Itulah agenda reorientasi arah Indonesia yang sesungguhnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
