Terbitkan Fatwa Haram Vape, MUI Minta Presiden dan DPR Segera Susun UU Pelarangan
JAKARTA - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI, segera menyusun undang-undang (UU) yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk zat adiktif dan penyalahgunaan vape.
Permintaan itu menjadi salah satu rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, mengatakan fatwa tersebut tidak hanya mengatur penggunaan vape, tetapi juga menegaskan keharaman aktivitas produksi dan perdagangan produk tersebut.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya," ujar Ni'am, Selasa (10/11/2026).
