Soroti Pelayanan Publik, Kemenkum Perkuat Integrasi Data Korporasi Nasional
JAKARTA – Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk membangun sistem data korporasi nasional yang terintegrasi. Hal itu dibahas dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Penguatan integrasi data dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, menjamin kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pasalnya, informasi mengenai badan hukum dan badan usaha telah menjadi kebutuhan berbagai sektor, mulai dari perpajakan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan transaksi keuangan hingga pencegahan korupsi.
Namun, perbedaan informasi antarlembaga dan belum optimalnya sinkronisasi data masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan keandalan pengelolaan data korporasi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing nasional. Ia menilai, iklim investasi yang sehat sulit diwujudkan apabila informasi mengenai subjek hukum belum dikelola secara optimal.
"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," kata Yusril dalam keterangannya.
Ia menekankan, integrasi harus mengedepankan interoperabilitas antarsistem tanpa harus memusatkan seluruh data pada satu instansi. Setiap lembaga tetap memiliki kewenangan atas data yang dikelolanya, sedangkan pertukaran informasi dilakukan melalui standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, penguatan data korporasi sebagai agenda strategis yang memerlukan komitmen bersama seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan. Data administrasi hukum Ditjen AHU selama ini telah dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan, pelayanan publik, perizinan, perpajakan, dan pengawasan.
Lewat integrasi, masyarakat maupun pelaku usaha diharapkan tidak lagi harus berulang kali menyerahkan informasi yang sama, dan pemerintah dapat memberikan layanan berdasarkan data yang konsisten dan memiliki kepastian hukum. Sebagai langkah konkret, sebanyak 50 kementerian dan lembaga menandatangani Komitmen Bersama Penguatan Data Korporasi Terintegrasi.
Kesepakatan tersebut meliputi dukungan pertukaran data yang akurat dan mutakhir, penerapan mekanisme berbagi informasi secara aman sesuai peraturan perundang-undangan, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi secara berkelanjutan. Supratman menambahkan, agar kesepakatan itu tidak sebatas menjadi dokumen formal, melainkan diwujudkan melalui pelaksanaan di masing-masing instansi.
"Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi," kata Supratman.
Sementara itu, Direktur Jenderal AHU, Widodo, menyampaikan perkembangan pemanfaatan dan kerja sama integrasi data yang telah dilakukan Ditjen AHU. Hingga Oktober 2026, pihaknya telah menjalin kerja sama sekaligus mengintegrasikan data dengan sekitar 35 kementerian/lembaga dan BUMN. Sementara itu, 14 kementerian/lembaga lainnya masih menyelesaikan proses Perjanjian Kerja Sama (PKS). Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya kebutuhan instansi pemerintah terhadap informasi administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU.
Dari sisi pemanfaatan, jumlah transaksi pemanggilan data Ditjen AHU selama 2023 hingga Oktober 2026 mencapai 51.120.480 transaksi. Rinciannya, sebanyak 7.806.839 transaksi pada 2023, kemudian 5.323.945 transaksi pada 2024, meningkat menjadi 17.216.166 transaksi pada 2025, serta mencapai 20.773.530 transaksi hingga Oktober 2026.
Data tersebut digunakan untuk menunjang berbagai layanan strategis, di antaranya administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan melalui sistem OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, serta upaya pencegahan korupsi oleh KPK.
Untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut, Ditjen AHU mengembangkan tata kelola integrasi data berbasis API Management. Sistem ini dirancang agar pertukaran informasi antarlembaga berlangsung lebih terstandar, aman, dan terpantau. Pengembangannya mencakup standardisasi teknis layanan API, pengaturan hak akses dan keamanan, serta pemantauan transaksi secara real-time guna menjaga keandalan dan ketersediaan layanan.
"Ke depan, Ditjen AHU berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola integrasi data melalui penguatan API Management, sehingga pemanfaatan data korporasi dapat semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta ekosistem investasi di Indonesia," ujarnya.
Forum tersebut juga menghadirkan tokoh nasional, akademisi, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan BUMN untuk bertukar pengalaman mengenai pengelolaan data korporasi. Sejumlah instansi turut memaparkan praktik baik, antara lain Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, KPK melalui Stranas PK, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, LKPP, PPATK, serta PT Pertamina (Persero). Pembahasan mencakup pemanfaatan data untuk perpajakan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, transparansi informasi pemilik manfaat, pencegahan tindak pidana pencucian uang, hingga transformasi digital pengelolaan vendor.
Penguatan integrasi data korporasi sekaligus mendukung kebijakan Satu Data Indonesia yang mengutamakan keseragaman standar, kualitas, keamanan, dan interoperabilitas informasi. Ditjen AHU berharap forum nasional ini menghasilkan kesamaan pemahaman serta tindak lanjut nyata di antara kementerian dan lembaga. Dengan sistem data yang semakin terhubung, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, dan transparan, sekaligus memberikan kepastian hukum serta kemudahan berusaha bagi masyarakat dan dunia usaha. Langkah ini juga diharapkan menjadi fondasi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing investasi Indonesia.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
