KPK Geledah Enam Lokasi Terkait Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Sita Dokumen dan Barang Elektronik
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi, proyek di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut).
Penggeledahan tersebut dilakukan selama dua hari, yakni pada Senin hingga Selasa, 9-10 November 2026. Enam lokasi yang digeledah terdiri atas dua kantor dan empat rumah.
"Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9-10/11), penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (11/11/2026).
Budi merinci, dua kantor yang digeledah merupakan Kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah I dan Satker Wilayah II BBPJN Sumut. Sementara itu, empat lokasi lainnya meliputi dua rumah kontraktor jalan, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumut, serta rumah mantan Kepala Satker di BBPJN Sumut.
"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," ujarnya.
Diketahui, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tujuh di antaranya telah ditahan sejak 22 Oktober 2026.
Tujuh tersangka yang ditahan yakni Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja (SCH), Kepala BBPJN Sumut periode September 2024 hingga 28 Juni 2025; Rahmad Parulian (RP), Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I BBPJN Sumut; Faisal (FS), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I; serta Heri Handoko (HH), PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I.
Tiga tersangka lainnya adalah T Rahmansyah Putra (TRP), Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Sumut; Manaek Manalu (MM), PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II; serta Munson Ponter Paulus (MP), PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut.
Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial DE belum memenuhi panggilan penyidik.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025. Dalam perkara tersebut, KPK sebelumnya menetapkan lima orang sebagai tersangka dan proses hukum mereka telah memasuki persidangan.
Penyidik kemudian mengembangkan perkara dengan menelusuri fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta mengumpulkan bukti baru. Dari hasil pengembangan tersebut, KPK menetapkan delapan tersangka tambahan pada 30 September 2026.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
