Rocky Gerung hingga Gita Wirjawan Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran, Siapa Lagi?
JAKARTA - Sejumlah nama tokoh nasional mulai diusulkan sebagai figur alternatif Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut digagas melalui Indonesia List, sebuah prakarsa publik yang diinisiasi alumni Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS), Gian Kasogi.
Dalam daftar awal yang diperkenalkan, terdapat lima nama tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari intelektual, aktivis masyarakat sipil, ekonom, hingga mantan pejabat pemerintahan.
Kelima nama tersebut yakni:
1. Rocky Gerung, intelektual publik yang dikenal dengan pemikiran kritis di bidang politik dan filsafat.
2. Alissa Wahid, tokoh masyarakat sipil yang aktif dalam advokasi demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.
3. Muhammad Chatib Basri, ekonom dan mantan Menteri Keuangan yang memiliki pengalaman dalam perumusan kebijakan ekonomi.
4. Gita Wirjawan, ekonom dan mantan Menteri Perdagangan yang memiliki pengalaman di bidang ekonomi, hubungan internasional, dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Yuddy Chrisnandi, akademisi ilmu politik, mantan Menteri PANRB, serta mantan Duta Besar RI.
Gian mengatakan, kelima nama tersebut merupakan daftar awal yang terbuka untuk dikaji dan dikembangkan. Dia juga mengajak kalangan kampus, peneliti, mahasiswa, hingga masyarakat umum mengusulkan figur lain berdasarkan kapasitas dan rekam jejak.
Menurut Gian, proses pengisian jabatan wakil presiden tidak seharusnya hanya menjadi pembicaraan terbatas di kalangan elite politik. Publik juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan pertimbangan mengenai sosok yang dinilai layak memimpin.
"Kita perlu pulang ke kampus, menghidupkan kembali tradisi dialog intelektual yang terbuka dan bebas dari transaksi kepentingan. Sebagai alumni Ilmu Politik UNAS, saya ingin mendorong ruang politik yang lebih partisipatif agar penentuan pemimpin nasional tidak sepenuhnya bergantung pada konfigurasi elite partai semata," ujar Gian di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gian menjelaskan, Indonesia List terinspirasi dari gerakan Student List di Serbia. Gerakan tersebut menjadi salah satu referensi mengenai bagaimana konsolidasi masyarakat dan komunitas akademik dapat menghadirkan alternatif gagasan dalam dinamika politik.
Dia menilai partisipasi masyarakat dalam demokrasi tidak cukup hanya melalui kritik terhadap pemerintah. Kalangan akademisi dan masyarakat sipil juga perlu terlibat dalam menawarkan solusi serta merumuskan kriteria kepemimpinan nasional.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan sosok wakil presiden yang tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, dan kontribusi nyata dalam pemerintahan.
Gian menegaskan, Indonesia List tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme konstitusional dalam pengisian jabatan wakil presiden.
Dia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna paling lambat 60 hari.
Namun, menurut Gian, mekanisme tersebut tidak menutup ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menawarkan alternatif figur.
"Demokrasi tidak cukup hanya memberikan kewenangan kepada elite untuk memilih, tetapi juga membutuhkan ruang bagi publik untuk menentukan arah percakapan politik dan memperluas alternatif kepemimpinan. Indonesia memiliki banyak figur dengan kapasitas dan integritas. Tantangannya adalah membuka ruang agar mereka dapat menjadi bagian dari alternatif politik nasional," tegasnya.
Hasil konsolidasi dan daftar final figur alternatif yang dihimpun melalui Indonesia List nantinya akan disampaikan kepada Presiden RI dan pimpinan MPR sebagai bentuk kontribusi publik dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
