JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan, gugatan yang diajukan Mercy Sihombing terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gugur. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT.
Dengan putusan itu, gugatan tidak dilanjutkan. Majelis hakim juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.
"Mengadili: menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000," ujar ketua majelis hakim di ruang sidang PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pencabutan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam perkara ini karena objek sengketa yang digugat sudah tidak berlaku.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengakui tidak menemukan aturan yang secara tegas mengatur penghentian pemeriksaan perkara ketika objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyikapi keadaan kekosongan hukum ini, Majelis Hakim dapat menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya, khususnya dalam hukum pidana," ucap hakim.