Studi: Pengawasan Lintas Batas China Bikin Akademisi hingga Mahasiswa di Jepang Ketar-Ketir
JAKARTA — Terungkapnya sejumlah kantor polisi rahasia China di berbagai negara, mulai dari Chile hingga Italia, dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan perhatian terhadap apa yang disebut sebagai represi transnasional (transnational repression/TNR) oleh Beijing. Berbagai laporan menyoroti upaya otoritas China dan Partai Komunis China (PKC) dalam memantau maupun memengaruhi kelompok pembangkang, etnis minoritas, serta pengkritik kebijakan pemerintah di luar wilayah yurisdiksinya.
Pola serupa juga ditemukan dalam investigasi Amnesty International tahun 2024, yang mendapati bahwa para pelajar asal China dan Hong Kong yang menempuh pendidikan di luar negeri melakukan penyensoran diri karena takut akan konsekuensi yang mungkin timbul jika mereka mengekspresikan diri. Akan tetapi, meskipun metode pengawasan langsung telah mendapat banyak sorotan, bentuk-bentuk represi tidak langsung lainnya justru masih luput dari perhatian.
Kasus-kasus yang terjadi di Jepang memperlihatkan relevansi dengan konteks ini. Meskipun letak geografisnya dekat dengan China, memiliki hubungan ekonomi yang luas, serta terdapat diaspora China yang besar, Jepang relatif kurang mendapat perhatian terkait bentuk-bentuk represi transnasional yang tidak terlalu mencolok. Sistem demokrasi dan kerangka hukum Jepang pada umumnya dipandang mampu menjamin kebebasan berekspresi setiap individu melalui perlindungan konstitusi, kebebasan akademik, serta mekanisme hukum formal. Sejauh ini, baru sejumlah kecil organisasi hak asasi manusia, seperti Human Rights Watch, yang mengangkat isu tersebut ke ruang publik.
Dilansir The Diplomat, Jumat (13/11/2026), laporan berjudul “Mapping CCP Transnational Repression in Japan: From Self-Censorship to Institutional Pressure” yang dirilis baru-baru ini mengkaji secara lebih mendalam asumsi bahwa fenomena ini tidak terjadi di Jepang. Berdasarkan 14 wawancara yang dilakukan antara Juli hingga November 2024 dengan akademisi, jurnalis, mahasiswa, dan aktivis, penelitian ini mengidentifikasi tiga pola utama yang dialami oleh para narasumber terkait dinamika pengaruh dari individu maupun institusi asal China: tekanan atau intimidasi langsung, penyesuaian institusional, dan sensor mandiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh lintas batas tidak selalu memerlukan intervensi fisik atau instruksi formal, melainkan dapat berlangsung melalui jejaring sosial, pertimbangan institusional, serta persepsi terhadap risiko.
Bentuk represi transnasional yang paling mudah dikenali mencakup pengawasan, pelecehan, dan ancaman terhadap individu-individu yang mengkritik Partai Komunis China (PKC). Wawancara dalam studi tersebut mengungkap sejumlah kesaksian yang selaras dengan praktik-praktik tersebut, yang tidak hanya menimpa warga negara China, tetapi juga akademisi serta jurnalis asal Jepang.
Sebagai contoh, seorang jurnalis Jepang yang tengah meneliti aktivitas luar negeri China melaporkan menerima delapan panggilan telepon anonim dalam satu hari. Salah satu panggilan tersebut berisi pesan otomatis yang memintanya mendatangi Kedutaan Besar China. Meskipun asal-usul panggilan tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen—dan panggilan otomatis yang mengatasnamakan Kedutaan Besar China kerap kali merupakan modus penipuan umum—frekuensi dan waktu kemunculan pesan tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan pribadi bagi yang bersangkutan.
Pemantauan di ruang publik juga menjadi salah satu isu yang disampaikan narasumber. Sejumlah aktivis melaporkan adanya individu tidak dikenal yang mendokumentasikan kegiatan unjuk rasa, mengamati forum publik, serta diduga mengikuti peserta setelah acara berakhir. Dalam sebuah diskusi mengenai Hong Kong di salah satu universitas negeri di Jepang, tim peneliti mengamati seorang peserta yang memotret para pembicara beserta materi presentasi, lalu mengirimkan gambar-gambar tersebut melalui aplikasi WeChat.
Beberapa akademisi yang diwawancarai turut memaparkan tantangan profesional yang mereka hadapi ketika meneliti isu-isu terkait China yang dianggap sensitif secara politik. Tantangan tersebut meliputi hambatan dalam penyelenggaraan seminar, keengganan rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam proyek riset, hingga pertimbangan terkait jenjang karier. Seorang mahasiswa asal China menyebutkan bahwa ia pernah disarankan untuk mengganti topik penelitiannya karena dinilai berpotensi memengaruhi hubungan bilateral China-Jepang.
Seorang profesor lainnya menceritakan bahwa rekan-rekannya menolak untuk berkolaborasi dalam penelitian yang sensitif karena khawatir akan kehilangan akses ke China. Pengalaman-pengalaman ini mengarah pada suatu mekanisme yang cukup sulit untuk diidentifikasi: keterlibatan institusional (komplisitas) yang terjadi tanpa harus melalui koordinasi langsung dengan Beijing.
Dalam situasi seperti ini, berbagai organisasi mungkin membatasi kegiatan akademik—bukan karena adanya tuntutan eksplisit dari otoritas China, melainkan karena mereka mengantisipasi kemungkinan dampak diplomatik, profesional, atau ekonomi yang mungkin timbul.
Laporan tersebut juga mencatat pandangan sejumlah narasumber mengenai peran asosiasi mahasiswa China di Jepang. Beberapa responden menyampaikan kekhawatiran bahwa asosiasi tersebut berpotensi menjadi saluran pengumpulan informasi atau pemantauan melalui jejaring mahasiswa dan grup percakapan WeChat. Penelusuran lebih lanjut terhadap sumber-sumber terbuka menunjukkan adanya keterkaitan administratif antara beberapa asosiasi mahasiswa tersebut dengan lembaga resmi di Republik Rakyat China (RRC), meskipun banyak di antara asosiasi tersebut dilaporkan tidak lagi aktif dalam beberapa waktu terakhir.
Adanya dukungan administratif atau koordinasi resmi dari Kedutaan Besar China di Tokyo tentu tidak serta-merta membuktikan bahwa organisasi mahasiswa tersebut berfungsi sebagai instrumen pengawasan. Namun, kombinasi antara kesaksian narasumber, dokumentasi visual, dan data publik dinilai oleh peneliti sebagai indikator yang perlu dicermati dalam kerangka kajian pengaruh transnasional.
Salah satu temuan utama dalam studi ini berkaitan dengan individu yang membatasi perilaku dan ekspresinya sendiri meskipun tidak pernah mengalami tekanan secara langsung. Tiga mahasiswa asal China yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka cenderung menghindari diskusi kelas mengenai isu-isu sensitif dan bersikap sangat berhati-hati saat berinteraksi dengan sesama warga negara China.
Seorang mahasiswa yang telah menetap di Jepang selama lima tahun menjelaskan bahwa ia menghindari percakapan politik bahkan dengan kenalan dekatnya. Responden lainnya mengaku memilih untuk menahan pandangannya hingga mengetahui posisi lawan bicaranya terlebih dahulu.
Pola perilaku ini menunjukkan bahwa dampak dari sistem pengawasan domestik dapat tetap memengaruhi perilaku individu meskipun mereka berada di luar yurisdiksi negara asalnya. Dalam jangka panjang, praktik sensor mandiri tersebut berpotensi menjadi kebiasaan yang dianggap wajar, di mana individu membatasi ekspresinya berdasarkan antisipasi terhadap kemungkinan pengawasan atau konsekuensi di masa depan.
Narasumber lain membagikan pengalaman mengenai tekanan yang melibatkan keluarga mereka di negara asal. Seorang mahasiswa China melaporkan bahwa ia menerima panggilan telepon dari aparat kepolisian di kampung halamannya tidak lama setelah tiba di Jepang. Percakapan tersebut diakhiri dengan pesan agar ia "berhati-hati"—sebuah pernyataan yang dimaknai oleh mahasiswa tersebut sebagai peringatan tidak langsung. Kasus serupa juga pernah didokumentasikan oleh Human Rights Watch di Jepang, yang mencatat adanya komunikasi dari otoritas setempat kepada anggota keluarga di China terkait aktivitas mahasiswa atau warga negara mereka di luar negeri.
Fenomena ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi negara-negara demokratis, mengingat tidak adanya paksaan fisik atau larangan formal tidak selalu mencerminkan terpenuhinya kebebasan berekspresi secara menyeluruh di ruang publik maupun akademik.
Langkah responsif di Jepang memerlukan keseimbangan antara penguatan perlindungan kelembagaan dan pemisahan yang jernih antara aktivitas komunitas diaspora China yang sah dengan tindakan yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Institusi pendidikan tinggi dinilai perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang transparan terkait dugaan intimidasi, menjaga kerahasiaan data mahasiswa, serta memastikan bahwa kerja sama internasional tetap berjalan seiring dengan prinsip independensi akademik.
Di sisi lain, para pembuat kebijakan juga diingatkan untuk tidak menggeneralisasi mahasiswa China maupun organisasi diaspora sebagai sumber ancaman. Pendekatan yang bersifat mencurigai secara menyeluruh justru berisiko memperdalam jarak sosial dan menghambat ruang dialog yang terbuka.
Dinamika pengaruh transnasional di Jepang pada akhirnya menggambarkan kompleksitas yang dihadapi oleh masyarakat demokratis modern. Tantangan utamanya tidak hanya terletak pada tindakan pembatasan secara langsung, melainkan juga pada meluasnya budaya kehati-hatian dan sensor mandiri di dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kebebasan sipil dan akademik.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
