LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Presiden, Belum Ada Permohonan JC
JAKARTA – Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan pelindungan terkait kasus dugaan tindak pidana penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi dan permohonan mereka masih dalam proses penelaahan.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan, hingga perkembangan terakhir, belum ada permohonan pelindungan yang diajukan pihak berstatus Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku.
“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator,” kata Sri Suparyati, Jumat (13/11/2026).
Kendati LPSK membuka peluang menerima permohonan pelindungan dari pihak dengan status berbeda, termasuk JC, seiring perkembangan penanganan perkara tersebut. Sri menjelaskan, seluruh permohonan yang diterima saat ini masih dalam tahap penelaahan.
LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi serta melakukan pendalaman terkait kebutuhan pelindungan para pemohon.
Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Penilaian tersebut mengacu pada Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dikenakan tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik yang digelar pada Selasa, 10 November 2026.
Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung selama periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Mereka juga dikenakan Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
