Kejagung Didukung Pulihkan Aset Negara Terkait Dugaan Korupsi Dadan Cs
JAKARTA – Pengembangan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap dugaan korupsi yang menjerat eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana Cs dalam tata kelola program makan bergizi gratis mendapat dukungan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap dugaan penyimpangan sekaligus memastikan keuangan negara dapat diselamatkan.
Menurut Guru Besar Ilmu Hukum, Suparji Ahmad, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi baru menjadi bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Proses hukum harus diarahkan tidak hanya untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.
Ia menekankan pentingnya kecermatan penyidik dalam mengurai pertanggungjawaban pidana setiap pihak yang diduga terlibat. Hal tersebut mencakup penelusuran pelanggaran prosedur hingga pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Penyidikan harus mampu menelusuri aliran dana dan pihak yang memperoleh keuntungan. Apabila ditemukan indikasi pencucian uang, pengembangan perkara harus diarahkan pada penelusuran aset (asset recovery) berdasarkan pembuktian yang memadai," ujar Suparji dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/11/2026).
Ia berpandangan, penelusuran aliran dana dan aset hasil tindak pidana perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kasus tersebut. Sehingga upaya penegakan hukum dapat memberikan hasil nyata melalui pengembalian aset negara berdasarkan bukti yang kuat.
Selain mendukung proses penyidikan, Suparji juga menyoroti pentingnya menjaga agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan. Menurutnya, proses pemberantasan korupsi tidak boleh berdampak pada terhambatnya pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sebagai penerima manfaat program.
Ia menegaskan, dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum tertentu harus ditangani melalui proses hukum tanpa mengorbankan tujuan utama program pemerintah tersebut.
"Jangan sampai dugaan penyimpangan oleh pihak tertentu justru menghambat tujuan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum harus mampu berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan," katanya.
Saat ini, Korps Adhiyaksa telah menjerat sejumlah pihak, di antaranya eks Kepala dan Wakil Badan Gizi Nasional, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung, serta sejumlah pihak lainnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
