Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Presiden Singgung IUP, Kapolri Bakal Data Ulang Perusahaan Tambang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 18 November 2026 |11:17 WIB
Presiden Singgung IUP, Kapolri Bakal Data Ulang Perusahaan Tambang
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menginstruksikan Bareskrim maupun Baintelkam untuk mulai mendata ulang izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh wilayah Indonesia. Instruksi dari Suyudi ini menyusul perintah Presiden Prabowo Subianto terkait penguasaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam RI agar negara menikmati 70 persen hasil tambang dari seluruh IUP di Indonesia.

"Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas," kata Suyudi, dikutip Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, Polri selaku aparat penegak hukum akan bergerak sesuai dengan kewenangannya untuk mengawasi setiap pengelolaan tambang agar mencegah terjadinya praktik ilegal. Sebaliknya, pengelola tambang yang mematuhi aturan hukum di Tanah Air bakal dikawal. Langkah ini dilakukan demi menjamin kepastian hukum agar pengelola tambang yang merugikan negara dapat ditindak tegas.

"Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Ya. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal," ujarnya.

Di sisi lain, Kabakom Syahganda Nainggolan juga menyinggung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menarik keuntungan dari aset-aset negara sebesar 70 persen. Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu 14 November 2026.

"Dalam konteks di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70% dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70% setidaknya kemakmuran rakyat," ujar Syahganda.

Syahganda menambahkan, arahan Prabowo tersebut merupakan mandat besar bagi Polri. Sehingga, pihak-pihak yang melanggar aturan dan merugikan negara dapat segera ditindak secara hukum.

"Tapi yang melanggar tentu Bapak Presiden berharap beliau Bapak Kapolri bisa secepat-cepatnya agar rakyat sudah menderita terlalu lama menunggu kesejahteraan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement