Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Era Prabowo Catat Sejarah Baru Pemberantasan Korupsi

Opini , Jurnalis-Kamis, 19 November 2026 |20:48 WIB
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Era Prabowo Catat Sejarah Baru Pemberantasan Korupsi
Pangi Syarwi Chaniago
A
A
A

Survei Voxpol: 88,9 Persen Publik Setuju UU Perampasan Aset

Jauh sebelum pengesahan dilakukan, hasil survei nasional Voxpol Center Research and Consulting telah memperlihatkan besarnya dukungan masyarakat terhadap pembentukan UU Perampasan Aset.

Survei Voxpol Center pada Oktober 2026 mencatat sebanyak 88,9 persen masyarakat menyatakan setuju terhadap pengesahan UU Perampasan Aset. Sementara itu, hanya 8,8 persen menyatakan tidak setuju dan 2,3 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Angka ini memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan semata-mata agenda pemerintah atau DPR, melainkan tuntutan kuat masyarakat. Publik menginginkan negara memiliki instrumen hukum yang lebih efektif untuk mengejar, menyita, dan memulihkan aset hasil tindak pidana.

Dukungan masyarakat juga terlihat dari sikap tegas terhadap pelaku korupsi. Survei yang sama mencatat 90,1 persen responden setuju dengan penerapan hukuman mati bagi koruptor, sedangkan 7,7 persen menyatakan tidak setuju.

Temuan ini memperlihatkan tingginya kemarahan dan ketidakpuasan publik terhadap praktik korupsi. Masyarakat menginginkan hukuman yang tegas, memberikan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara.

Tentu, dukungan publik terhadap hukuman mati harus dibedakan dari ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan pidana mati dalam perkara korupsi memiliki persyaratan hukum tersendiri dan bukan berarti setiap koruptor otomatis dapat dijatuhi hukuman mati.

Momentum Politik Harus Dibuktikan dengan Penegakan Hukum

Pengesahan UU Perampasan Aset di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting yang patut dicatat dalam agenda pemberantasan korupsi nasional.

Namun, publik tidak cukup hanya disuguhi kabar pengesahan undang-undang. Masyarakat menunggu bukti nyata: apakah aset hasil korupsi benar-benar bisa dikejar, disita, dan dikembalikan kepada negara?

Jangan sampai undang-undangnya sudah disahkan, tetapi pelaksanaannya justru tersendat. Jangan sampai negara terlihat tegas di atas kertas, tetapi tidak berdaya ketika berhadapan dengan koruptor kelas kakap.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukan banyaknya undang-undang yang disahkan atau banyaknya pejabat yang dipenjara, melainkan seberapa besar uang dan aset negara berhasil diselamatkan.

Koruptor harus kehilangan hasil kejahatannya. Sebab, korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga merampas masa depan rakyat.

Metodologi Survei Voxpol Center Research and Consulting

Survei nasional dilaksanakan pada 3–12 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia.

Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih atau sudah menikah. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka (face to face) oleh enumerator terlatih dengan menggunakan aplikasi i-Voxpol berbasis Android.

Survei memiliki margin of error sebesar ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement