JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni berjanji tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk aktivitas pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon. Langkah ini merupakan bentuk penegasan komitmennya untuk menjaga kelestarian habitat utama badak jawa tersebut.
Menhut Raja Antoni mengatakan perlindungan habitat badak jawa menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan satwa yang hanya tersisa di kawasan Ujung Kulon. Menurutnya, kawasan taman nasional harus tetap dipertahankan sebagai ruang konservasi.
“Kalau toh tetap ada, nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” kata Menhut dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/11/2026).
Menhut juga menyampaikan pandangan agar tidak ada kegiatan pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Sementara itu, terkait informasi adanya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WUP) di kawasan tersebut, kepastian mengenai status WUP dapat diperoleh melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Saran saya sih lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP,” katanya.
Menhut kembali menegaskan posisi Kementerian Kehutanan terkait kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. “Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji, itu tidak akan menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.