JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menginstruksikan Bareskrim maupun Baintelkam untuk mulai mendata ulang izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh wilayah Indonesia. Instruksi dari Suyudi ini menyusul perintah Presiden Prabowo Subianto terkait penguasaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam RI agar negara menikmati 70 persen hasil tambang dari seluruh IUP di Indonesia.
"Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas," kata Suyudi, dikutip Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, Polri selaku aparat penegak hukum akan bergerak sesuai dengan kewenangannya untuk mengawasi setiap pengelolaan tambang agar mencegah terjadinya praktik ilegal. Sebaliknya, pengelola tambang yang mematuhi aturan hukum di Tanah Air bakal dikawal. Langkah ini dilakukan demi menjamin kepastian hukum agar pengelola tambang yang merugikan negara dapat ditindak tegas.
"Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Ya. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal," ujarnya.
Di sisi lain, Kabakom Syahganda Nainggolan juga menyinggung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menarik keuntungan dari aset-aset negara sebesar 70 persen. Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu 14 November 2026.