JAKARTA - Kelangsungan hidup badak jawa tidak hanya bergantung pada perlindungan populasi, tetapi juga pada kemampuan habitat memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung perkembangbiakannya. Karena itu, wacana relokasi dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, harus didahului kajian mendalam untuk memastikan kelayakan habitat baru bagi satwa tersebut.
Wacana relokasi itu mengemuka setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan kekhawatiran terhadap risiko tsunami dan aktivitas Gunung Anak Krakatau di kawasan Ujung Kulon.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Manik Marganamahendra mengapresiasi sikap pemerintah yang menegaskan relokasi tidak akan dilakukan sebelum kajian ilmiah tuntas. Menurutnya, komitmen tersebut perlu dikawal mengingat badak jawa membutuhkan populasi kedua untuk mengurangi risiko perkawinan sedarah (inbreeding).
Manik mengingatkan, kebutuhan membangun populasi kedua tidak boleh mengesampingkan perlindungan habitat asli. Dia menilai mitigasi bencana di Ujung Kulon harus menjadi prioritas melalui penguatan sistem peringatan dini, pemantauan aktivitas gunung api, dan kesiapsiagaan kawasan konservasi.
“Kami tidak menyangkal bahwa risiko bencana itu nyata. Tapi perlu pembuktian apakah relokasi badak jawa adalah solusinya. Pemerintah seharusnya lebih fokus melakukan upaya mitigasi risiko bencana mulai dari sistem peringatan dini, pemantauan gunung api, hingga kesiapsiagaan kawasan konservasi. Hal ini bisa dilakukan dengan menambah anggaran mitigasi bencana dan melakukan kajian ilmiah terarah pada upaya konservasi badak jawa,” ujar Manik, Kamis (19/11/2026).