JAKARTA - Ketua Komite Indonsia Bangkit Rizal Ramli menilai, proses demokrasi pascajatuhnya Soeharto gagal menyejahterakan rakyat. Sebab, demokrasi yang sedang berjalan disinyalir dijadikan alat kekuasaan kekuatan lama yang mempertahankan status quo.

"Demokrasi kita telah dibajak kekuatan lama untuk mempertahankan Status quo. Sehingga dalam proses demokrasi yang berjalan hanya demokrasi yang posedural yang isinya sama sekali tidak membawa kesejahteraan," ujar Rizal di acara diskusi bertema "Respon Gerakan Demokrasi terhadap Pemilu 2009 dan Kebutuhan Pemimpin Alternatif", di Jakarta, Jumat (16/11/2007).

Menurut Rizal, sebagai langkah memperbaharui demokrasi yang gagal selama 40 tahun, dibutuhkan jalan baru yang lepas dari bayang-bayang demokrasi kolonialis. "Untuk memperbaiki demokrasi perlu jalan baru, yaitu anti kolonialisme dengan menerapkan jalan yang mandiri," ujar ekonom ini.

Lebih lanjut, mantan Menko Bidang Perekonomian ini menuturkan, jalan baru perlu dimulai dengan gerakan nasional sebagai penggerak dan kontrol. Sehingga, demokrasi berjalan sesuai dengan kehendak rakyat tanpa ada banyang-banyang dari kekuatan lama.

"Kita rebut demokrasi dari kekuatan-kekuatan lama. jalannya tidak harus melalui pemilu tapi kita bangun gerakan nasional yang bisa menyejahterakan rakyat," kritik mantan Menteri Keuangan ini.

Rizal menegaskan, electoral treshold (ET) sebesar 3 persen yang diterapkan terhadap partai politik untuk bisa mengikuti pemilu bukan menjadi persoalan. Tapi, bagaimana demokrasi yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. "Itu soal teknis, tapi apa proses demokrasi bisa membawa kemakmuran rakyat atau hanya soal pemilihan saja," pungkasnya.