Pemda DKI Akui Angka PHK Makin Meningkat
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengakui jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja pada tahun 2009 meningkat karena krisis global.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, krisis keuangan global yang belum pulih membuat angka kemiskinan pada tahun ini semakin naik. Sebelumnya pada tahun 2008 angka itu sudah mengalami penurunan namun karena intervensi krisis maka kembali naik tahun ini.
Fauzi melanjutkan, angka kemiskinan itu berdampak lurus pada pemutusan hubungan kerja. "Saya khawatir kalau tahun 2009 ini angka PHK semakin naik," ujarnya di Jakarta, Senin (11/5/2009).
Fauzi menjelaskan, untuk mengatasi PHK yakni dengan penggelontoran dana Program Pemberdayaan Masyarakat Keluarga (PPMK). Dana PPMK tahun ini mencapai Rp175.897 miliar.
Dana bergulir itu disebut gubernur dapat digunakan masyarakat untuk mencari kegiatan usaha sendiri dengan berdagang, misalnya dengan menjual rokok atau membuka usaha kecil lain. Selain itu dirinya juga menegaskan, perusahaan harus melakukan penghematan dari segi keuangan agar PHK tidak terjadi. "Dana maksimum juga digelontorkan untuk program padat karya," terangnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Soeprayitno bahkan mengatakan kalau jumlah karyawan yang terkena pemutusan kerja yang dicatat pihaknya telah mencapai 20.000 orang. Katanya, setiap bulannya kurang lebih 4.000 pekerja yang dipecat karena daya tahan hidup perusahaan yang memburuk akibat krisis itu.
Biasanya, modus yang dilakukan perusahaan untuk memecat pekerjanya adalah dengan tidak memperpanjang kontrak ataupun pengurangan shift kerja menjadi dua shift saja. Sektor pekerjaan yang paling banyak menyumbang PHK adalah elektronik, garmen dan sector property khususnya perumahan. "Bahkan Jamsostek pun menyiapkan dana cadangan PHK," jelasnya.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
