Usut Tuntas Kasus DPT Ganda

KPU harus belajar pada pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2009 lalu, banyak DPT fiktif dan menjadi masalah. Oleh karena itu, pada pilpres nanti jangan sampai ada permasalahan DPT lagi. Adanya dugaan DPT ganda di Jatim harus segera diatasi dan diselesaikan, agar tidak menjadi masalah pasca pilpres.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima laporan pengaduan adanya dugaan nomor induk kependudukan (NIK) ganda sekitar 2,19 juta di Jawa Timur. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur Lanyala mengatakan telah menemukan dugaan NIK ganda tersebut. Data tersebut harus diperbaiki saat ini dan jangan sampai data DPT yang bermasalah tersebut nantinya dipermasalahkan seusai pilpres.

NIK ganda tersebut hampir tersebar di seluruh Jawa Timur, diantaranya Kabupaten Sampang ada 212.362 NIK ganda.  Kemudian, di Kabupaten Probolinggo ada 58.671 NIK ganda, Kabupaten Gresik 15.265, Kota Batu 1.614, dan terakhir Kabupaten Malang paling banyak, yakni 315.123. Dia mengatakan, jika dijumlah di seluruh Jawa Timur, NIK ganda mencapai 2.196.249. Menanggapi laporan tersebut, anggota KPU Abdul Aziz mengatakan akan menelusuri temuan tersebut.

Namun itu belum tentu pemilih ganda. Nanti akan kita lihat, apa benar semua itu orang yang tidak terdaftar sejumlah 2,2 juta itu atau yang tidak terdaftar itu cuma sedikit saja. Anggota lainnya, Andi Nurpati, mengatakan KPU hanya bisa mengubah jika ada rekomendasi dari Bawaslu atau Panwaslu. Maka, rekomendasi dari lembaga pengawas sangat penting. Tapi memang rekomendasi diberikan secepatnya, sebab perubahan DPT akan terkait dengan logistik.

Sementara itu, panitia angket pelanggaran hak konstitusional warga dalam memilih karena tak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) menemukan indikasi penggelembungan suara di tiga kecamatan di Jawa Timur. Ketua Panitia Angket DPT Gayus Lumbuun menyatakan, saat investigasi pihaknya menemukan penggelembungan 2 juta suara. Temuan tersebut menunjukkan penyusunan DPT pemilu legislatif lalu bermasalah. Kita memang menyelidiki persoalan DPT. Tapi di lapangan juga menemukan bukti-bukti terjadinya indikasi penggelembungan suara, ya sekalian kita tindak lanjuti.

Temuan-temuan masyarakat tentang ketidakberesan DPT, seharusnya segera ditindaklanjuti KPU, tanpa harus menunggu laporan dari Bawaslu atau Panwaslu. Persoalan tersebut akan menjadi masalah dan KPU yang akan dituding pertama, kemudian pemerintah. Maka dari itu, pemerintah juga harus mendorong untuk sempurnanya DPT pilpres 2009.

Aufa Jatmiko
Katelia 4 Taman Yasmin, Kota Bogor.
Email: [email protected]

(M Budi Santosa)