JAKARTA - Komisi D DPRD DKI Jakarta memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mempertanyakan tidak optimalnya program pengendalian banjir di Ibu Kota. Hal ini dilakukan menyusul bencana banjir yang mulai meresahkan, di awal musim penghujan ini.
"Ini menjadi keprihatinan bagi semua pihak karena baru hujan satu hari kemarin saja sudah banjir di mana-mana. Kami memanggil Kadis PU pukul 14.00 WIB," Â kata Sekretaris Komisi D dari Fraksi PKS Rois Hadayana Syaugie, di kantornya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (16/11/2009).
Komisi D, kata Rois, akan meminta pertanggungjawaban seputar program pengendalian banjir yang dianggap belum maksimal, bahkan menimbulkan masalah baru yaitu menambah angka kemacetan.
"Itu yang menjadi masalah. Misalnya soal pengerukan yang sudah dilakukan belum maksimal sehingga keluhan dari warga sekitar melihat pengerjaan pengerukan tersebut hanya sebatas basa-basi," ungkapnya.
Menurut Rois, warga DKI Jakarta membutuhkan solusi dalam permasalahan banjir, seperti pengendalian melalui sarana pemompaan atau pembersihan drainase, serta revisi perda ruang terbuka hijau (RTH).
"Kalau ini tidak bisa dilakukan, kepala daerah harus bertanggung jawab. Tentu ini harapan masyarakat kepada pemerintah. Maka diperlukan komitmen dari pelaksana," imbuhnya.(ded)
(M Budi Santosa)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.