Gejolak di Bima Berlangsung Usai Pemilukada 2010
JAKARTA - Permasalahan di Bima diakui Arif Wahyunadi, Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) berawal sejak 2010. Awalnya kerusuhan dimulai setelah pembacaan hasil Pemilukada NTB pada 2010 lalu.
"Saat itu setelah selesai pengumuman pemungutan suara itu ada pembakaran kantor DPC Golkar. Kemudian setelah itu ada pembakaran Kecamatan Lambu. Kemudian ada pembakaran lagi eksplorasi tambang STN, di Parado kabupaten Bima. Setelah itu terjadi pemblokiran Pelabuhan Sape, terakhir pembakaran Pemkab atau KPUD," ungkap Arief saat jeda Raker Polri, di Gedung DPR RI, Rabu (1/2/2012).
Menurut jenderal bintang satu ini, semuanya adalah rangkaian. Jadi Polri telah mengawal berbagai kerusuhan yang terjadi di Buma. "Eskalasi akan terus terjadi. Tuntutannya adalah terakhir, pencabutan SK dan itu sudah dilakukan," tegasnya.
Kemudian, Arief juga menjelaskan para tahanan yang ditangkap polisi berasal dan terkait dengan semua rangkaian kekerasan itu. "Memang semua pelaku pidana. Penegakan hukum efektif meskipun beberapa waktu lalu ada yang melarikan diri. Bukan melarikan diri, tapi dipaksa keluar dan terpaksa keluar."
Namun sebagai Kapolda, Arief telah melakukan imbauan kepada para tahanan untuk menyerahkan diri kepihak kepolisian. "Alhamdulillah dengan imbauan saya sebagai Kapolda untuk membangun komunikasi di sana dengan tokoh masyarakat baik secara formal dan informal bisa diterima oleh masyarakat,” akunya.
Oleh karena, ditmbahkannya, sampai saat ini ada 7 orang yang sudah menyerahkan diri. "6 kepada kepolisian dan 1 kekejaksaan. Yang 6 ini terkait pembakaran alat-alat kantor DPRD Bima di halaman kantor. Sidang perdana sudah digelar kemarin, tapi seharusnya pelakunya ada 9 orang, 3 orang lainnya belum menyerahkan diri. Dan saya tidak tahu alasannya apa,” tandasnya.
(Muhammad Saifullah )
