JAKARTA - Mayoritas partai peserta Pemilu 2014, menolak Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini. Penolakan tersebut lantaran masih banyaknya persoalan dalam proses dan jumlah yang telah di tentukan.
Dibalik penolakan itu, Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan tegas mendesak agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, untuk mundur dari jabatannya.
"Kami meminta Gamawan Fauzi menggundurkan diri. Karena penggarapan e-KTP yang amburadul, membuat kita berkelahi di sini. Kenyataan proses untuk mendata para pemilih, data dari Kemendagri kemudian disisir KPU sampai ke bawah," ujar Sekteraris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella, dalam Rapat Pleno di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2013).
Rio mengatakan seharusnya penyusuran data tersebut dimulai dari bawah agar DPT Pemilu 2014 dapat sesuai dengan fakta di lapangan.
"Kami tidak percaya pemerintah. Pemerintah punya data, tapi tidak melakukan penyisiran itu. Karena dibilang pemerintah tidak boleh mencampuri urusan pemilu. Lalu apa tanggung jawab morilnya?," ujar Rio.
Menurut Rio, Kemendagri harusnya menyisir dulu data DPT yang sebelumnya mereka serahkan yaitu 193 juta. "Sekarang jadi 186 (juta). Mungkin itu penyisirannya juga tidak maksimal. Karena itu, kami meminta penetapan DPT ini diundur sampai proses data yang valid agar tidak terjadi delegitimasi," kata dia.
Berdasar rekapitulasi DPT manual yang dilakukan KPU, jumlah Kabupaten/Kota adalah 496, Kecamatan 6.949, Desa 80.801, dan TPS 545.362. Dimana jumlah pemilih berjenis kelamin laki-laki sebanyak 93.544.429, Perempuan 93.289.124, dengan total 186.842.553 orang pemilih.
Jumlah tersebut, dikurangi Kabupaten/Kota Nduga yang berada di Papua, karena hingga saat ini, KPU belum dapat melakukan rekapitulasi.
(Susi Fatimah)