DPD Keluhkan Pemerintah Lamban Tangani Gempa Papua

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Gusti kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengeluhkan lambannya pemerintah pusat dalam menangani gempa yang mengguncang Kabupaten Yapen, Papua pada Rabu 16 Juni lalu.

“Hingga lebih sepekan Pemerintah belum berbuat yang optimal, padahal bencana alam itu telah mengakibatkan kerugian jiwa dan harta,” kata Hemas dalam rilis yang diterima okezone di Jakarta, Jumat (25/6/2010).

Dia menilai, kelambanan pemerintah menangani gempa bumi di Papua itu menandakan, ketimpangan perhatian pemerintah pusat terhadap seluruh daerah di wilayah RI.

“Seharusnya, pemerintah memperlakukan seluruh daerah sama pentingnya, baik yang berjarak jauh maupun yang berjarak dekat dari pusat kekuasaan. Apa karena Papua itu jauh dari Jakarta, sehingga luput dari perhatian Pemerintah? Berbeda, misalnya, jika gempa bumi mengguncang Jawa, Bali, atau Sumatera akan banyak yang berbondong-bondong memamerkan perhatian,” kritiknya.

“Selaku Wakil Ketua DPD yang juga Ketua Task Force Penanggulangan Bencana Gempa DPD, saya menyatakan, bagi DPD seluruh daerah di wilayah Republik Indonesia sama dan sejajar kedudukan dan tingkat kepentingannya, hingga tidak dibedakan perlakuannya,” tegasnya.

Atas kelambanan tersebut, DPD mendesak pemerintah bergerak cepat dan tanggap, serta turun tangan agar gempa bumi di Papua itu segera tertangani.

“Sayangnya, pernyataan berduka dari Presiden atau wakilnya pun tidak terucap sekalimat pun. Daerah-daerah sungguh membutuhkan tindakan yang nyata, bukan sekadar hiasan kata-kata demi pencitraan belaka,” tulisnya.

Akibat guncangan gempa pada Rabu lalu, hingga kini tercatat 17 orang yang meninggal dunia, 24 orang yang terluka, dan 4.606 orang mengungsi.

(Kemas Irawan Nurrachman)