JAKARTA – Upaya Polri untuk mereformasi lembaganya ternyata belum berhasil. Hingga kini, kinerja polisi di Indonesia dinilai belum independen dan masih berpihak kepada kelompok tertentu dalam mengusut suatu persoalan.
Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, keberpihakan Polri nampak dalam mengusut beberapa kasus. Salah satunya kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi yang melibatkan kader Partai Demokrat Andi Nurpati.
“Tak hanya kasus Andi Nurpati, tapi juga kasus rekening gendut polisi dan kasus mafia pajak. Kasus-kasus itu hanya dipublikasi sementara untuk menyenangkan publik sesaat,” kata Bambang dalam diskusi di Kantor Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Jakarta, Rabu (28/6/2011).
Bambang juga menilai, karakter kepemimpinan di Polri tidak konsisten. Hal ini nampak saat kepemimpinan Polri diganti, maka akan berganti pula kebijakannya. Karena itu, dia berharap agar perubahan di Kepolisian dapat terus dilakukan agar lembaga hukum tersebut menjadi independen.
“Secara formal polisi itu di bawah presiden, tapi secara yuridis polisi itu adalah alat kekuasaan. Karena itu polisi sangat sulit bersikap independen,” tukasnya.
(TB Ardi Januar)