SBY Harus Evaluasi Polri Jika Tak Ingin Lengser

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk melakukan evaluasi di tubuh Polri. Terlebih saat ini ada 14 daerah yang dipredikasi akan menjadi bom waktu konflik besar.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Netas S Pane mengatakan evalusai perlu dilakukan mengingat saat ini tindakan polisi dinilai semakin represif. Jika evaluasi tidak dilakukan maka dikhawatirkan konflik antara rakyat dengan polisi semakin tajam dan melebar.

"Jika terakumulasi bukan mustahil kemarahan rakyat akan memuncak dan menciptakan kerusuhan di mana-mana seperti pada 1998, dan SBY bisa jatuh," tulis Neta dalam pesan singkat yang diterima okezone, Jumat (30/12/2011).

Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mengatakan ada14 daerah yang rawan menjadi konflik besar bila tidak diselesaikan sedini mungkin. Daerah-daerah itu bakal menjadi bom waktu layaknya kasus Mesuji di Lampung dan insiden Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.

Selain itu Guru Besar Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar juga mengataka polisi seharusnya bertindak sebagai penengah yang berlaku adil terhadap kedua belah pihak yang terlibat konflik.
 
“Sudah terbukti di Cile dan Meksiko. Jika polisi terus membela pemodal besar industri tambang, perkebunan di tanah rakyat, sementara rakyat dikesampingkan, lama-lama rakyat akan bangkit melawan,” kata Bambang
 
“Kita pagi-pagi sudah mengingatkan polisi, sekarang Kapolri disuruh mundur, nanti lama-lama Presiden juga kena imbasnya,” ungkap Bambang. 

(Carolina Christina)