JAKARTA - Komisi III DPR akan segera mengundang Kapolri Timur Pradopo untuk menjelaskan kerusuhan antarwarga yang terjadi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur pada Minggu 26 Agustus 2012 lalu. Hanya saja, masih belum dapat dipastikan kapan pemanggilan akan dilakukan.
"Ini kita rapat pimpinan untuk mengatur jadwal. Kapolri dalam hal ini kita prioritaskan untuk diundang," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/08/2012).
Menurut Tjatur, sebagai negara yang memegang teguh azas Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia telah berhasil menonjolkan kebhinekaannya, namun gagal menunjukan ke-tunggal ika-annya.
Oleh sebab itu, baik aparat kepolisian, pemerintah daerah, maupun tokoh masyarakan harus mampu bekerja sama dengan baik untuk meminimalisir terjadinya konflik antar warga. "Polisi itu ada di hilir, yang penting itu di hulu, Dari hulu, pemerintah, BIN, Pemda, dan pemerintah pusat bekerjasama dengan para ulama dan tokoh," tutup Tjatur.
Aksi kekerasan terhadap pengikut Syiah terjadi di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, pada Minggu kemarin. Dalam insiden ini, satu orang tewas dan empat lainnya kritis. Sementara sejumlah rumah juga hangus terbakar. Sejumlah pihak menuding polisi kurang responsif mencegah bentrok ini, mengingat eskalasi konflik sudah terjadi sejak lama.
Apalagi, tiga hari sebelum bentrok, beredar SMS yang menyatakan akan ada serangan terhadap pengikut Syiah. Saat kejadian juga terdapat dua aparat di sekitar lokasi kejadian, namun karena massa lebih besar, keduanya tidak berdaya. (ful)
(M Budi Santosa)