Eks Kabiro Hukum KPU Bantah Bocorkan Data Verifikasi

JAKARTA - Nanik Suwarti, mantan Kepala Biro Hukum KPU membantah data hasil verifikasi yang beredar di partai politik dalam persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersumber dari dirinya.
 
Menurutnya, data tersebut tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang dimiliki oleh KPU pada saat melakukan verifikasi administrasi beberapa waktu lalu.
 
"Enggak, itu enggak benar, datanya tidak seperti itu. Dan saya katakan itu bukan dari saya, karena saya tidak pernah memberikan hasil tersebut," ujar Nanik di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2013).
 
Kata Nanik, dalam pengumpulan data verifikasi administrasi yang dilakukan di Hotel Borubudur, terbilang cukup ketat, bahkan, hanya orang-orang terbatas saja yang dapat memasuki wilayah tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
 
"Di sana (Hotel Borobudur) ada 50 komputer di mana data itu menempel pada komputer tersebut, tidak ada yang dapat membawa pulang data hasil verifikasi administrasi," jelasnya.
 
Dirinya menuturkan, dari tampilan hasil verifikasi yang di miliki partai juga tidak sesuai dengan yang ada di lembaga pemilihan. "Bentuknya tidak seperti itu," tuturnya.
 
Seperti diketahui, pada saat persidangan DKPP, Daniel Hutapea selaku Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) menunjukkan dalam persidangan terkait hasil verifikasi administrasi partai yang di dalamnya disebutkan, beberapa partai mestinya tidak memenuhi persyaratan.

(Muhammad Saifullah )