Jelang Pemilu, Data Absensi Anggota DPR Harus Dibuka

JAKARTA - Badan Kehormatan (BK) DPR diharapkan bisa membuka data absensi para anggota dewan untuk mengetahui tingkat kehadiran anggota menjelang Pemilu 2014. Transparansi data ini dirasa cukup penting sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam memilih calon anggota legislatif nanti.  
 
"Saya harapkan BK berani membuka data absensi sidang-sidang yang ada di DPR. Seluruh sidang komisi maupun paripurna," kata Ketua DPR, Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2013).
 
Marzuki mengakui bahwa sistem kedewanan di Indonesia masih lemah. Namun, bukan berarti hal itu bisa dijadikan alasan para anggota dewan untuk bolos dalam agenda rapat yang digelar di DPR.
 
"Kita bilang berulang kali ke BK untuk melaksanakan tatib itu. Dalam tatib kan dijelaskan kehadiran itu bukan hanya absensi, tapi juga kehadiran fisik. BK kan bisa mengecek itu saat rapat. Itu kewenangan BK," ungkap Marzuki.
 
Sebagai badan yang bertugas menegakan disiplin anggota, BK DPR seharusnya mampu melaksanakan tugasnya secara baik. Namun, pada kenyataanya banyak kekurangan yang muncul terkait kinerja BK.
 
Oleh sebab itu, Marzuki berharap agar nantinya ada peraturan yang mengatur tentang keanggotaan BK yang salah satunya harus diisi oleh pihak independen, dan tidak mewakili fraksi atau partai.
 
"Saya itu punya pikiran bahwa BK itu harus ada anggota yang berasal dari unsur independen. Kan penegakan kehormatan lebih efektif. Kalau sekarang enggak bisa, kadang ada deal di sana. Partai-partai yang ahli loby kan susah ditindak," tandasnya.

(Misbahol Munir)