PKS Anggap Demokrat Seperti Penguasa Zaman Orba

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau menanggapi secara serius terhadap desakan yang muncul dari Partai Demokrat (PD) agar menarik kadernya yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
 
Desakan itu muncul, usai PKS menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Hak Demokrat mau bicara apa saja, kami tidak akan marah-marah menanggapi pernyataan tersebut. Kan pernyataan tersebut sudah biasa setiap ada perbedaan," kata Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal saat dihubungi Okezone di Jakarta, Kamis (6/6/2013) malam.
 
Menurutnya, sikap PD seperti rezim penguasa pada zaman Orde Baru (Orba) yang selalu memaksakan kehendak kepada semua pihak.
 
Seharusnya, kata dia, partai berlambang bintang mercy tersebut bisa menerima atau menghormati perbedaan pendapat diantara anggota Setgab Koalisi.
 
"Sekarang zaman demokrasi bukan zaman Orba atau zaman otoriter. Arti alam demokrasi berbeda harus disikapi dengan elegan dan dialog bukan dengan marah," ujarnya.
 
Untuk itu, sambung dia, partai besutan Anis Matta ini tak akan sedikitpun menanggapi desakan PD. Hal ini justru semakin memperkeruh suasana politik di internal Setgab dan akan mengalihkan isu krusial yakni kenaikan harga BBM.
 
"Bisa sampai kita hidupnya di alam Demokrasi tapi mimpinya masih zaman otoriter. Harusnya sikapnya wajar saja ketika ada perbedaan pendapat," sindirnya.

(Catur Nugroho Saputra)