JAKARTA - Partai  Keadilan Sejahtera (PKS) tidak gentar jika memang Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono (SBY) berniat untuk mendepak partai tersebut dari Sekretariat Gabungan  (Setgab) Koalisi karena berbeda pandangan terkait kenaikan harga Bahan Bakar  Minyak (BBM).
 
"Enggak ada masalah  di luar atau dalam pemerintahan. Memang kalau di dalam apa untungnya? Saya  tanya," tanya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Taufik Ridho saat dihubungi di  Jakarta, Rabu (12/6/2013).
 
Taufik tidak bersedia  untuk menjelaskan kebenaran informasi yang mengatakan bahwa Presiden SBY telah  mendepak partainya dari koalisi. Pasalnya, beberapa waktu lalu, salah satu  anggota Setgab, Partai Golkar menegaskan bahwa sampai saat ini PKS masih  tergabung dalam koalisi.
 
"Yah valid enggak  valid lebih tepat tanya ke yang bersangkutan (Presiden SBY). Kalau kami yang  jelas menunggu surat itu datang," sambungnya.
 
Sementara itu, Taufik  tidak berkomentar banyak terkait tiga posisi menteri di Kabinet Indonesia  Bersatu jilid II. "Kalau presiden masih tetap menginginkan menteri-menteri itu  silahkan. Karena PKS sudah sejak lama mewakafkan para menterinya untuk mengabdi  negara," pungkasnya.
(Carolina Christina)