JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak semua sumber dana tokoh-tokon dunia yang disebut dalam "Panama Papers" merupakan hasil dari kejahatan.
"Panama Papers itu bermacam-macam, bukan berarti yang ada namanya di situ melakukan kejahatan. Maka tergantung datanya nanti, kalau masalahnya pajak ya bikin pengampunanlah," kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Pemerintah, kata JK, akan memberikan pengampunan bagi nama-nama yang tercatut dalam dokumen "Panama Papers" untuk dapat memulangkan uang tersebut ke dalam negeri jika itu menyangkut persoalan pajak.
Namun, jika nama-nama yang disebut di Panama Papers tersebut menyimpan dananya ke luar negeri sebagai upaya untuk menghindari tindakan hukum, maka pemerintah akan memprosesnya. (baca Juga: Presiden Minta Menkeu Kaji Dokumen Panama Papers)
"Ini sama dengan orang ke luar negeri, mereka boleh jalan-jalan, boleh berbisnis atau ada juga ke luar negeri untuk bersembunyi karena takut dihukum, kalau yang itu salah," katanya.
Sementara, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan memanfaatkan data Panama Papers sebagai referensi tambahan dalam usaha meraup pendapatan negara dari pengampunan pajak atau tax amnesty.
"Panama Papers akan dijadikan referensi tambahan. Memang banyak individu dan perusahaan yang menyimpan uangnya di perusahaan fiktif di Panama, tetapi berinvestasi di Indonesia," kata Bambang.