MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah Jepang mendukung Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Dukungan tersebut diberikan ketika Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Nobuo Kishi, menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kantor Kementerian Luar Negeri Jepang, Tokyo, Jumat, 14 April 2017.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, dukungan yang sama telah diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Perdana Meteri Jepang Shinzo Abe datang ke Istana Bogor.
"Hal itu sudah dibicarakan ketika PM Abe datang di Istana Bogor pada waktu itu. Memang Pemerintah Indonesia meminta dukungan agar bisa menjadi anggota tidak tetap di DK PBB," kata Pramono di Komplek Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta, Senin (17/4/2017).
Pramono menambahkan, pemerintah Indonesia memberikan apresiasi terhadap dukungan Pemerintah Jepang tersebut. Saat ini, kata dia, Presiden Jokowi juga memantau negara-negara mana saja yang akan memberikan dukungan serupa agar Indonesia menjadi anggota tidak tetap di DK PBB.
"Tentunya kita memberikan apresiasi terhadap hal tersebut. Presiden memantau, memonitor negara-negara mana saja yang sudah memberikan dukungan terhadap keinginan Indonesia," tandasnya.
Seperti diketahui, Indonesia berencana mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, yang proses pemilihannya akan dilaksanakan di New York pada Juni 2018. Indonesia akan bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan satu kursi yang tersedia bagi kelompok Asia Pasifik.
Indonesia mencatat telah memperoleh komitmen dukungan dari 95 negara dan di antaranya dari 22 dukungan unilateral, 19 dukungan lisan, dan 54 dukungan melalui pengaturan saling dukung. Pemerintah Indonesia sedikitnya memerlukan 129 dukungan agar terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Pencalonan tersebut dinilai strategis dalam pelaksanaan politik luar negeri di bidang keamanan dan perdamaian dunia.
(Rifa Nadia Nurfuadah)