Kemenag Kebut Pembahasan RUU Perlindungan Umat Beragama

JAKARTA - Kementerian Agama terus membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berharap, RUU PUB tersebut dapat segara didaftarkan di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemekumham.

"Speed kita harus semakin cepat, timelinenya, pertengahan atau akhir Mei masuk BPHN agar segera bisa dilakukan harmonisasi dan singkronisasi dengan lainnya," kata Lukman saat memimpin rapat RUU PUB di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Sebelumnya, ‎pembahasan RUU PUB ini melibatkan tim Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang ), serta Pusat kerukunan Umat Bergama (PKUB) Kemenag. Lukman menargetkan agar RUU tersebut dapat menjadi prioritas di dalam Program Legislasi Nasional (‎Prolegnas‎) tahun 2018.

RUU PUB tersebut mengatur beberapa hal bidang keagamaan di Indonesia seperti majelis agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), rumah ibadah, penyiaran agama, dan lainnya.

Penyusunan RUU PUB sudah diinisiasi Kemenag pada akhir 2014 atau sejak awal kepempimpinan Menag Lukman. Ia menegaskan, bahwa tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dengan memberi rasa aman dan nyaman kepada rakyat Indonesia dalam menjamin hak beragama.