Hal tersebut, menurut Lukman, sebagaimana amanat UUD 45 Pasal 29 ayat 2, bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenag RI, Achmad Gunaryo melaporkan bahwa RUU PUB ini telah melewati uji publik yang melibatkan peserta civitas akadmika baik perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi keagamaan. Terkait subtansi hukum juga telah dikonsultasikan kepada sejumlah pakar hukum pidana dan tokoh lintas agama.
"Kami akan melakukan satu kali konsinyering terakhir, agar lebih sempurna, dan itu secepatnya," kata Ahmad Gunaryo.
Tampak hadir juga dalam rapat ini, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan Muharam bersama Perwakilan Peneliti dari Balitbang RI, serta Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Ferymeldi.
(Angkasa Yudhistira)