Kurdi Ingin Lepas dari Irak, Presiden Prancis: Tunda Referendum demi Perangi Teroris

ERBIL/PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron menghubungi Pemimpin Daerah Kurdi (KRG) Masoud Barzani via telefon untuk menunda referendum kontroversial pada regional Kurdi yang rencananya dilakukan pada 25 September.

Dalam percakapan lewat telefon tersebut, kedua pemimpin itu membahas ‘peran penting’ yang dimainkan oleh pasukan Peshmerga Kurdi dalam pertempuran yang sedang berlangsung melawan Daesh (ISIS) di Irak, menurut sebuah laporan dari kantor Barzani, dilansir dari AA, Jumat (22/9/2017).

Sehubungan dengan referendum tersebut, Presiden Macron menekankan dukungan Prancis baik untuk hak-hak orang Kurdi dalam piagam nasional Irak dan pemeliharaan integritas teritorial Irak.

Barzani tetap menegaskan kepada Macron bahwa referendum akan diadakan sesuai rencana, sementara juga menekankan kesiapan Irak untuk mengadakan dialog dengan Baghdad setelah pemilihan tersebut.

Sekadar diketahui, Wakil Presiden Irak Nouri al-Maliki menyebut kemerdekaan Kurdi di negaranya berarti membiarkan kemunculan Israel kedua. Maliki menegaskan, Baghdad tidak akan membiarkan referendum kemerdekaan Kurdi berjalan.

”Kami tidak akan mengizinkan pembentukan Israel lain di Irak utara,” kata Maliki, menyusul sebuah pertemuan dengan diplomat Amerika Serikat (AS) di Irak, seperti dikutip Sputnik.

BACA JUGA: Nah! Wapres Irak Anggap Kemerdekaan Kurdi Akan Memunculkan Israel Kedua

Turki, Irak, dan Iran juga mendesak agar wilayah Kurdistan menghentikan rencana referendumnya untuk merdeka. Ketiga negara mengklaim siap mengambil langkah perlawanan terhadap rencana referendum tersebut.

Turki, yang berbatasan dengan wilayah Kurdi Irak, memiliki hubungan kuat dengan Barzani tetapi Ankara telah meningkatkan seruan agar referendum dibatalkan. “Masih ada waktu 10 hari sebelum referendum. Karena itu, saya ingin mengulangi seruan bersahabat kepada Masoud Barzani: Perbaiki kesalahan ini selagi masih ada waktu,” kata Perdana Menteri Turki, Binali Yildirimke, kepada para pendukungnya.

BACA JUGA: Kompak! Turki, Irak dan Iran Siap "Lawan" Referendum Kurdi

Ketiga negara tersebut juga sepakat untuk berkoordinasi mengambil langkah perlawanan jika referendum yang diadakan pada 25 September itu tetap dilakukan. Sayangnya, pada pernyataan itu tidak dijelaskan bentuk perlawanan apa yang akan dilakukan ketiga negara tersebut.

Ketiga menteri luar negeri menyebut langkah referendum itu tidak konstitusional dan hanya akan memicu munculnya konflik baru di Irak. Pada pernyataan tersebut, ketiga negara mengklaim referendum itu justru akan merugikan warga Kurdi di Irak.

AS juga menentang referendum tersebut. Gedung Putih menyatakan agar referendum itu ditunda karena apabila tetap dilakukan sama saja dengan mengganggu perang terhadap ISIS.

(pai)

(Rifa Nadia Nurfuadah)