Robohnya Lima Sekolah dalam Dua Bulan Terakhir Gambarkan Bobroknya Pendidikan di Kabupaten Bogor

Menanggapi pernyataan Mendikbud kala itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mendesak pemerintah kabupaten untuk segera membenahi kondisi pendidikannya.

"Tidak mungkin sekelas menteri mengatakan itu tanpa melihat data terlebih dahulu. Ini harus jadi perhatian pemerintah Kabupaten Bogor kalau mau jadi Kabupaten Termaju di Indonesia," kata Iwan.

Buruknya Pengelolaan Dana Pendidikan

Berkaitan dengan pernyataan Muhadjir tentang pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Bogor, Iwan memaparkan pandangannya. Menurut Iwan, buruknya pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu penyebab utama.

Iwan mengungkapkan, setiap tahunnya, Kabupaten Bogor menganggarkan dana pendidikan dalam jumlah yang cukup besar, yakni Rp 250 - 300 miliar. Karenanya, ia mempertanyakan pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan pemerintah kabupaten.

"Mungkin wilayah Kabupaten Bogor ini terlalu besar sehingga pemerataan pendidikan ini sulit diwujudkan. Karena sistemnya atau karena apa?" tutur Iwan.

Terkait pendanaan bagi renovasi lima bangunan sekolah yang roboh, Ketua Komisi IV Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno menyarankan pemerintah kabupaten untuk menggunakan dana dalam anggaran belanja tak terduga, sebab menurut Wasto, renovasi tersebut merupakan hal yang bersifat mendesak.

Untuk langkah jangka panjang terkait infrastruktur pendidikan, Wasto mengingatkan pemerintah kabupaten untuk menyertakan program perbaikan ruang kelas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).