Robohnya Lima Sekolah dalam Dua Bulan Terakhir Gambarkan Bobroknya Pendidikan di Kabupaten Bogor

BOGOR - Dalam kurun waktu dua bulan, terhitung sejak Oktober hingga penghujung November 2017, lima bangunan sekolah di Kabupaten Bogor roboh. Kondisi tersebut menguak fakta buruknya kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor.

Bahkan, dua dari lima peristiwa terakhir --yakni robohnya ruang kelas SDN 01 Cipinang, Rumpin dan SDN 02 Ciluar, Sukaraja-- terjadi hanya dalam rentang waktu sepekan. Kondisi tersebut menuai reaksi keras dari berbagai pihak.

Komite Pengawas Legislatif (Kopel) Kabupaten Bogor meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera menanggapi dua peristiwa tersebut secara serius. Ia juga mempertanyakan penyebab dibalik banyaknya peristiwa robohnya bangunan sekolah di wilayahnya.

"Saya juga heran, kenapa peristiwa ambruknya fasilitas pendidikan di Bogor ini sering sekali terjadi. Ini (robohnya bangunan kelas di SDN Ciluar 02) berarti sudah ada lima kejadian ruang kelas roboh dalam dua bulan terakhir di Kabupaten Bogor,” ungkap Koordinator Divisi Advokasi Anggaran Kopel, Anwar Razak sebagaimana ditulis KORAN SINDO.

Terlantarnya Pendidikan

Pemerintah kabupaten, dikatakan Anwar harus segera membangun kembali bangunan sekolah yang roboh sebagai langkah konkret untuk menghidupkan kembali aktivitas pendidikan yang sempat mati akibat hilangnya ruang belajar mengajar.

Suratiningsih, guru SDN 02 Ciluar menuturkan, dampak dari robohnya bangunan kelas di tempatnya mengajar otomatis menghentikan aktivitas belajar mengajar. Kondisi itu menyebabkan terlantarnya pendidikan bagi puluhan siswa kelas II dan kelas III.

Suratiningsih mengatakan, hingga Selasa, 21 November 2017, kegiatan belajar mengajar di sekolahnya masih belum bisa dilakukan secara optimal. Untuk menyiasati kondisi itu, pihak sekolah terpaksa membagi jam belajar siswa dan siswi dari kelas IV, kelas II dan III.

”Dipindah dan diundur waktu belajarnya. Kan baru membangun lantai dua. Tapi baru sebagian. Kayaknya atap ruang kelas tiga ini sering diinjak-injak tukang. Jadi nggak kuat dan akhirnya ambrol,” tutur Suratiningsih.

Selain merenovasi lima bangunan sekolah yang roboh, sebagai langkah berkelanjutan, Anwar Razak juga mendesak pemerintah kabupaten untuk segera melakukan pemetaan terkait bangunan sekolah tak layak dan segera merenovasi seluruhnya.

”Saya harap pemerintah segera mengambil langkah taktis dengan mempercepat perbaikan sekolah yang rusak dan merenovasi kerusakan di sekolah lainnya,” ujar Anwar.

Disorot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy

Peristiwa robohnya sejumlah bangunan sekolah di Kabupaten Bogor mengingatkan kita pada pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI), Muhadjir Effendy yang menyebut kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor terbelakang.

Menurut Muhadjir, indikator terbelakangnya pendidikan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari ketidakmerataan sarana pendidikan. Hal itu mengakibatkan banyaknya penduduk yang tidak mendapatkan akses pendidikan. "Kabupaten Bogor ini di sektor pendidikan masih belum mendapatkan perhatian yang banyak," kata Muhadjir.

Muhadjir menyebut Kabupaten Bogor sebagai "daerah kesayangan Kemendikbud" lantaran seringnya Kemendikbud menyuntukkan bantuan kepada Kabupaten Bogor. Untuk itu, Kemendikbud meminta Kabupaten Bogor segera membenahi pendidikannya.

"Jangan minta bantuan terus-terusan ya. Segera memperkuat diri. Agar kami bisa fokus membantu sekolah lain yang juga membutuhkan. Seperti di pelosok," katanya.

Menanggapi pernyataan Mendikbud kala itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mendesak pemerintah kabupaten untuk segera membenahi kondisi pendidikannya.

"Tidak mungkin sekelas menteri mengatakan itu tanpa melihat data terlebih dahulu. Ini harus jadi perhatian pemerintah Kabupaten Bogor kalau mau jadi Kabupaten Termaju di Indonesia," kata Iwan.

Buruknya Pengelolaan Dana Pendidikan

Berkaitan dengan pernyataan Muhadjir tentang pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Bogor, Iwan memaparkan pandangannya. Menurut Iwan, buruknya pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu penyebab utama.

Iwan mengungkapkan, setiap tahunnya, Kabupaten Bogor menganggarkan dana pendidikan dalam jumlah yang cukup besar, yakni Rp 250 - 300 miliar. Karenanya, ia mempertanyakan pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan pemerintah kabupaten.

"Mungkin wilayah Kabupaten Bogor ini terlalu besar sehingga pemerataan pendidikan ini sulit diwujudkan. Karena sistemnya atau karena apa?" tutur Iwan.

Terkait pendanaan bagi renovasi lima bangunan sekolah yang roboh, Ketua Komisi IV Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno menyarankan pemerintah kabupaten untuk menggunakan dana dalam anggaran belanja tak terduga, sebab menurut Wasto, renovasi tersebut merupakan hal yang bersifat mendesak.

Untuk langkah jangka panjang terkait infrastruktur pendidikan, Wasto mengingatkan pemerintah kabupaten untuk menyertakan program perbaikan ruang kelas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

”Meski tinggal satu bulan lagi (RPJMD), tapi karena proses pen cairannya lama, maka untuk perbaikan ruang kelas yang rusak gunakan saja dana tak terduga,” katanya.

Upaya Pemkab Benahi Pendidikan

Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan, pihaknya telah bergerak cepat dalam penanganan robohnya lima bangunan sekolah di wilayahnya. Tak hanya itu, Nurhayanti juga berjanji akan lebih memfokuskan pembenahan sarana pendidikan dalam program kerjanya.

”Yang jelas, Alhamdulillah, kita langsung bergerak cepat untuk sekolah rusak maupun yang ambruk ini sudah di programkan dalam penanganannya,” kata Nurhayanti.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tercatat setidaknya ada 6.265 ruang kelas yang tergolong rusak ringan dan parah serta berpotensi roboh. Berdasar perhitungan yang dilakukan, jumlah tersebut seharusnya dapat menampung 188.349 siswa.

(ydp)

(Amril Amarullah (Okezone))