Pengamat: AS Pindahkan Kedubes ke Yerusalem, Negara-Negara Sahabat Wajib Waspada

JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana memindahkan Kedutaan Besar (Kedubes) di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Rencana tersebut mengundang kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama atas ancaman ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah.

BACA JUGA: Terkait Status Yerusalem, Trump Telefon Pemimpin Negara-Negara Arab

Menurut Pengamat Internasional, Hikmahanto Juwana, kebijakan tersebut membawa konsekuensi yang seharusnya dipikirkan masak-masak, yakni keselamatan dan keamanan warga serta badan hukum AS di berbagai belahan dunia terutama di Timur Tengah dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

“Ini karena masyarakat setempat bisa saja menunjukkan ketidaksetujuannya dengan cara-cara mereka sendiri. Hal-hal yang berbau AS akan menjadi target kemarahan,” ujar Hikmahanto dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Rabu (6/12/2017).

Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) itu menambahkan, pemerintah berbagai negara termasuk Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan. Sebab, para pemerintah negara sahabat Negeri Paman Sam memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan segala hal yang berbau AS.

“Pemerintah negara sahabat tentu mempunyai kewajiban untuk memastikan agar hal-hal yang berbau AS tetap dijaga. Namun karena banyaknya warga dan aset mungkin ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah mana pun,” tukas Hikmahanto.

Ia mengimbau agar masyarakat berbagai negara, termasuk Indonesia, dapat menahan diri untuk melakukan tindakan anarkis terhadap hal-hal berbau AS, terutama ekspatriat. Hikmahanto justru mengatakan agar warga AS didekati serta dihimbau untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu agar kebijakan pemerintahnya tidak diimplementasi.

“Rakyat AS dapat melakukan demo besar-besaran, bahkan ke lembaga peradilan agar mengentikan implemetasi kebijakan kalau sudah bulat diambil. Ketika komunikasi para pemimpin dunia dengan pemerintah gagal maka satu-satunya upaya agar kebijakan tidak terimplementasi adalah melalui rakyat AS,” tutup Hikmahanto.

(Wikanto Arungbudoyo)