“Pemerintah negara sahabat tentu mempunyai kewajiban untuk memastikan agar hal-hal yang berbau AS tetap dijaga. Namun karena banyaknya warga dan aset mungkin ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah mana pun,” tukas Hikmahanto.
Ia mengimbau agar masyarakat berbagai negara, termasuk Indonesia, dapat menahan diri untuk melakukan tindakan anarkis terhadap hal-hal berbau AS, terutama ekspatriat. Hikmahanto justru mengatakan agar warga AS didekati serta dihimbau untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu agar kebijakan pemerintahnya tidak diimplementasi.
“Rakyat AS dapat melakukan demo besar-besaran, bahkan ke lembaga peradilan agar mengentikan implemetasi kebijakan kalau sudah bulat diambil. Ketika komunikasi para pemimpin dunia dengan pemerintah gagal maka satu-satunya upaya agar kebijakan tidak terimplementasi adalah melalui rakyat AS,” tutup Hikmahanto.
(Wikanto Arungbudoyo)