Konflik Rohingya, Tragedi Kemanusiaan yang Jadi Sorotan Dunia Sepanjang 2017

MESKI beragam organisasi di dunia yang membela hak asasi manusia (HAM), tetap saja tragedi kemanusiaan tak terelakkan. Khususnya pada 2017, tragedi kemanusiaan yang satu ini menjadi sorotan dunia.

Persekusi yang menimpa etnis Rohingya, warga Muslim di Rakhine, Myanmar, menjadi salah satu konflik yang paling disorot pada 2017. Rohingya hidup dalam mimpi buruk selama empat tahun terakhir. Yang lebih mengenaskan, warga Rohingya dianggap sebagai kelompok stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan.

Asal Mula Konflik

^{Foto: Reuters}

Tak banyak yang mengetahui bagaimana konflik ini bermula. Namun yang pasti, berbagai perlakuan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sudah menimpa warga Rohingya sejak 2012. Rohingya merupakan kelompok etnis di Myanmar yang dinyatakan tidak memiliki kewarganegaraan. Rakhine State sendiri menjadi rumah bagi lebih dari satu juta orang Rohingya yang mayoritasnya adalah Muslim. Hal tersebut pun membuat Rohingya dinyatakan sebagai populasi yang tidak memiliki kewarganegaraan terbesar di dunia.

BACA JUGA: Militer Myanmar Musnahkan 214 Desa Rohingya

Kekerasan Melibatkan Militer

^{Foto: Reuters}

Pada 25 Agustus 2017, Militer Myanmar menyerang desa di Rakhine yang mayoritasnya ditinggali oleh etnis Rohingya. Tentara Myanmar menghancurkan setidaknya 1.500 bangunan dan menembaki pria yang tak bersenjata, wanita, dan anak-anak. Bahkan ada video yang muncul menunjukkan penduduk desa duduk di tanah dengan tangan di atas kepala mereka dan tampak seorang tentara memukul salah seorang pria. 

Para tentara Myanmar berdalih melakukan hal tersebut untuk menumpas aksi “teror” dari kelompok etnis Rohingya. Namun setelah ditelusuri, justru terdapat 1.000 korban lebih yang dibunuh oleh tentara tersebut. Tak hanya dibunuh, beberapa di antaranya juga diperkosa terlebih dahulu. Lebih mirisnya lagi, anak-anak juga termasuk menjadi korban.

Bahkan seorang saksi yang merupakan warga desa  tersebut menuturkan, tentara Myanmar datang dan melepaskan tembakan secara diskriminatif. Warga sipil yang datang menemani para tentara itu lantas menjarah dan membakar habis rumah-rumah di desa tersebut.

Eksodus Besar-besaran

^{Foto: Reuters}

Terbakarnya tempat tinggal dan perlakuan yang tidak manusiawi membuat etnis Rohingya memutuskan untuk meninggalkan tanah airnya. Banyak etnis Rohingya yang selalu berusaha untuk melarikan diri dari rumahnya sendiri. Seperti kabur ke negara tetangga yaitu Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia.

Bangladesh sendiri merupakan negara “favorit” bagi etnis Rohingya untuk melarikan dirinya. Sekira 600 ribu lebih etnis Rohingya kini berada di negara tersebut. 

Keluarnya etnis Rohingya dari “neraka” bukan berarti mereka akan selamat dan bahagia. Membeludaknya pengungsi membuat rakyat termiskin di Myanmar tersebut kekurangan makanan. Menurut UNICEF, kehidupan anak-anak Rohingya sangatlah menyedihkan. Mereka kekurangan makanan, air bersih, dan perawatan medis.

BACA JUGA: Bangladesh Ubah Sebuah Pulau Jadi Rumah Sementara Pengungsi Rohingya

Selain itu, sekira 13.751 anak Rohingya kehilangan orangtuanya. PBB dan badan-badan lain juga telah memperingatkan masalah kemanusiaan yang dapat terjadi di kamp-kamp pengungsi yang padat di Bangladesh, terutama mengingat tingginya jumlah anak-anak dan perempuan rentan yang tinggal di pengungsian yang berada di Cox’s Bazaar tersebut.

Kecaman Dunia Terhadap Aung San Suu Kyi

^{Foto: Reuters}

Banyak pihak berpendapat bahwa tindakan kekerasan yang menimpa Rohingya adalah tindakan genosida. Hal tersebut disebabkan karena seolah-olah konflik tersebut didiamkan dan tak pernah diselesaikan. Bahkan pemimpin de facto Myanmar yang juga peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, seolah bisu saat dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar langkah apa yang akan ia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Rohingya. Bahkan meski telah diancam Hadiah Nobel-nya akan dicabut, Aung San Suu Kyi masih bergeming. Banyak orang membuat petisi agar gelar tersebut dicabut dari Suu Kyi.

Salah satu pemimpin negara yang cukup tegas dalam mengkritik Suu Kyi dan Pemerintah Myanmar adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Erdogan menuding Pemerintah Myanmar telah melakukan kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya. Pernyataan tersebut disampaikan Erdogan dalam sebuah pidato di Istanbul bertepatan dengan perayaan hari raya Idul Adha.

Selain itu pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sabtu 23 September, Arab Saudi mengecam kebijakan represif Myanmar terhadap warga minoritas Muslim Rohingya.

"Negara saya benar-benar prihatin dan mengecam kebijakan penindasan serta penelantaran yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap warga minoritas Rohingya," ujar Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Ahmed Al-Jubeir.

BACA JUGA : Oxford Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

Negara-negara Islam dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menulis surat secara langsung kepada Sekjen PBB dan Suu Kyi meminta Myanmar agar berhenti mengirim tentara untuk menghadapi Rohingya.

OKI sangat mengecam pembantaian etnis Rohingya dan pembakaran desa-desa mereka oleh tentara. Myanmar dianggap melanggar komitmen internasional mereka sendiri yaitu melindungi warga sipil.

Aksi Indonesia Bela Rohingya

^{Foto: Twitter Kemlu RI}

Seperti kepala negara lainnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengecam perbuatan yang dilakukan oleh Tentara Myanmar tersebut. Bahkan Presiden Jokowi memerintahkan langsung kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi agar membantu menyelesaikan konflik berkelanjutan itu.

“Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Myanmar (Rohingya). Perlu sebuah aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Minggu 3 September.

“Saya tugaskan Menlu untuk menjalin komunikasi. Pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan,” tambahnya.

Tak hanya sekadar mengecam, Pemerintah Indonesia juga membantu etnis Rohingya dengan membangun rumah sakit di Naypyidaw, Myanmar. Pelaksanaan pembangunan rumah sakit sepenuhnya dilakukan oleh kontraktor dan pekerja di Myanmar. Pekerja tersebut terdiri dari orang Rakhine dan Muslim. Diharapkan proses pembaruan melalui kegiatan ekonomi ini akan membantu proses rekonsiliasi ketegangan antar-komunal yang berada di Rakhine State.

Salah satu organisasi nirlaba profesional di Indonesia yang bekerja untuk penanggulangan bencana mulai fase darurat sampai dengan fase pemulihan pascabencana, Aksi Cepat Tanggap (ACT), bahkan berencana membangun 1.000 shelter untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh. Sebelumnya, ACT telah mengirimkan bantuan berupa bahan pangan, baju, dan tenda.

BACA JUGA: Indonesia Selangkah Lebih Maju Bantu Selesaikan Krisis Rakhine

Selain itu, Menlu Retno juga menawarkan ‘Formula 4+1’ untuk menyelesaikan konflik tersebut. Isi dari formula 4+1 yaitu; mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Beberapa minggu setelah penawaran ‘Formula 4+1’ untuk pertama kalinya Suu Kyi menanggapi kekerasan yang menimpa Rohingya meskipun lagi-lagi ia tidak gamblang menyatakan jika pihak junta militer membakar desa-desa etnis Rohingya yang mengakibatkan hampir setengah juta penduduk Rohingya melakukan eksodus.

Seiring tibanya penghujung 2017, tentu semua pihak berharap agar segala konflik yang menimpa Rohingya segera berakhir. Tentunya Rohingya sama seperti warga dunia lainnya yang memiliki hak untuk hidup dan memiliki tempat berlindung yang aman. Sudah saatnya ratusan warga Rohingya yang hidup dalam ketakutan dan tanpa kepastian dapat menjalani hidupnya.