Tahun Duka Bagi Mugabe, Dikudeta Militer Setelah 3 Dekade Kuasai Zimbabwe
SETELAH lebih dari 30 tahun, kekuasaan Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe berakhir pada 21 November 2017 melalui sebuah kudeta tak berdarah. Di akhir kudeta, Mugabe yang tidak lagi mendapatkan dukungan dari partainya, Zanu-PF akhirnya setuju untuk menyerahkan kedudukan yang telah dipegangnya sejak 1980.
Awal Kekuasaan Mugabe
Robert Mugabe adalah seorang tokoh revolusi dan politikus Zimbabwe yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Zimbabwe yang dahulu dikenal dengan nama Rhodesia Selatan. Pada 1963, Mugabe mendirikan Zimbabwe Africa National Union, sebuah organisasi perlawanan terhadap penjajahan Inggris.
Setelah Zimbabwe merdeka pada 1980, Mugabe terpilih menjadi perdana menteri di negara baru tersebut dan kemudian menjadi presiden tujuh tahun kemudian. Sejak saat itu, Mugabe memegang kekuasaan mutlak di Zimbabwe dengan dukungan partai berkuasa bentukannya, Zanu- Patriotic Front (ZANU-PF).
Masa awal pemerintahan Mugabe berjalan dengan baik. Berfokus untuk memperbaiki ekonomi Zimbabwe yang hancur, Mugabe membuat kebijakan lima tahun yang mencabut pembatasan harga bagi para petani dan membiarkan mereka menentukan harga jual produknya sendiri.
Di akhir rencana pembangunan lima tahun Mugabe, pada 1994 Zimbabwe menunjukkan pertumbuhan di bidang pertanian, pertambangan dan industri manufaktur. Mugabe juga mulai membangun lebih banyak sekolah dan klinik untuk populasi kulit hitam di negaranya.
Sayangnya, di saat semua kemajuan itu terjadi, istri Mugabe, Sarah meninggal dunia. Meninggalnya Sarah membuat Mugabe bisa menikahi kekasih rahasianya saat itu, Grace Marufu yang kemudian dikenal sebagai Grace Mugabe.
Masa Kepresidenan dan Kebijakan Kontroversial
Dua tahun kemudian pada 1996, kebijakan Mugabe mulai menimbulkan keresahan di kalangan warga Zimbabwe. Banyak yang tidak menyukai keputusannya untuk menyita tanah milik warga kulit putih tanpa pemberian kompensasi kepada pemiliknya.
Mugabe mengatakan penyitaan itu merupakan satu-satunya cara perekonomian antara warga kulit hitam dan kulit putih berjalan seimbang yang hak-haknya dirampas selama masa penjajahan Inggris. Selain itu, rakyat Zimbabwe juga berang dengan penolakan Mugabe untuk memperbaiki sistem undang-undang satu Partai Zimbabwe.
Inflasi yang tinggi juga menjadi sisi negatif lain dari kebijakan Mugabe. Hal ini menyebabkan terjadinya pemogokan pegawai negeri yang menuntut kenaikan gaji. Kenaikan gaji yang diberikan kepada para pejabat negara justru hanya menambah kebencian rakyat pada Pemerintahan Mugabe.
Penolakan terhadap kebijakan politik Mugabe terus menghambat kesuksesannya dalam menjalankan pemerintahan. Pada 1998, Mugabe meminta negara-negara lain menyumbangkan dana untuk distribusi tanah di Zimbabwe. Negara yang dimintai dana meminta Mugabe terlebih dahulu membuat sebuah rencana untuk menyejahterakan daerah pedesaan. Namun, Mugabe menolak dan sumbangan itu akhirnya tidak pernah diberikan.
