Menteri Agraria: Kami Tak Bisa Batalkan HGB Pulau Reklamasi

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, tidak bisa membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D di area reklamasi Teluk Jakarta.

Alasannya, penerbitan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pulau D dilaksanakan atas permintaan Pemprov DKI Jakarta dan telah sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku.

"Ini tidak bisa kami batalkan karena jika dibatalkan maka menciptakan ketidakpastian hukum. Dan yang telah dikeluarkan itu sah sesuai dengan hukum pertanahan," ujar Sofyan di Jakarta, Rabu (10/1/2017).

Hal itu dijelaskan Sofyan menyusul adanya surat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta BPN menunda serta membatalkan sertifikat HGB Pulau C, D dan G. Surat dengan nomor 2373/-1.794.2 itu diteken oleh Anies pada 29 Desember 2017.

(Baca juga: Anies Surati Menteri ATR/BPN Minta HGB 3 Pulau Reklamasi Dibatalkan)