Trump Wacanakan "Opsi Nuklir" untuk Akhiri Penutupan Pemerintahan AS

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menggunakan “nuclear option” atau “opsi nuklir” untuk mengakhiri penutupan pemerintahan AS yang tengah terjadi. Trump mengatakan, senat AS seharusnya hanya melihat suara mayoritas dalam menentukan anggaran baru.

BACA JUGA: Dampak Tutupnya Pemerintahan AS, Sebagian Besar Staf Gedung Putih Dirumahkan Sementara

"Senang melihat betapa kerasnya Partai Republik berjuang untuk militer dan keamanan kita di Perbatasan. Partai Demokrat hanya ingin imigran ilegal masuk ke negara kita tanpa pemeriksaan. Jika jalan buntu terus berlanjut, Partai Republik harus mencapai 51% (Opsi Nuklir) dan memberi suara pada anggaran jangka panjang dan nyata,” cuit Trump dalam akun Twitter-nya.

Opsi nuklir yang dimaksud Trump adalah opsi mengubah aturan pemungutan suara di dalam senat AS untuk mem-bypass suara dari partai minoritas.

Cara ini sebelumnya pernah digunakan oleh pemimpin fraksi mayoritas di parlemen, Harry Reid dari Partai Demokrat pada 2013 untuk mengatasi perlawanan dari Partai Republik terkait penunjukan staf oleh Presiden Barack Obama. Namun, untuk mengaktifkan opsi ini, jumlah suara yang terkumpul haruslah mencapai 60 persen, sedangkan saat ini, Partai Republik hanya memiliki 51 persen suara di parlemen.

Terkait seruan ini, Pimpinan Fraksi Mayoritas di Senat AS, Mitch McConnell menyatakan penolakannya. Seorang juru bicara mengatakan, Partai Republik tidak ingin mengubah undang-undang yang telah ada terkait pembahasan anggaran.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah AS secara resmi tutup pada Jumat tengah malam, 19 Januari waktu Washington setelah para senator AS gagal mengesahkan undang-undang baru mengenai anggaran belanja negara. Sampai anggaran tersebut disepakati, maka hanya layanan kantor-kantor penting seperti penegakan hukum yang akan beroperasi secara penuh, dengan ribuan bahkan ratusan ribu pegawai pemerintah yang diberi cuti.

BACA JUGA: Pemerintah AS Shutdown, Begini Dampak Ekonominya

Kubu Demokrat dan Republik berselisih mengenai pendanaan masalah imigrasi dan pertahanan, termasuk isu legislasi 800 ribu imigran tak berdokumen yang memasuki AS saat masih anak-anak. Mereka sebelumnya dilindungi oleh program Deferred Action for Childhood Arrivals yang ingin diakhiri oleh Trump.    

(Rahman Asmardika)