Soal Program Pengobatan Gratis, Wahidin Halim Jamin Pemprov Banten Tak Melawan Aturan

Keperluan tidak melakukan pembayaran premi karena pertimbangannya akan memboroskan APBD. Kalau sekarang pembayaran premi dikucurkan kepada rakyat Banten dari APBD itu bisa meningkat dua kali lipat. Jadi kita hanya melakukan pembayaran kepada masyarakat yang terkena penyakit saja.

“Semua beban biaya kita tanggung, contohnya biaya yang hanya 3 hari semua ditanggung sesuai lamanya kebutuhan perawatan. Termasuk juga pembayaran anggaran tindakan pasien operasi,” ucap WH.

Pemprov Banten saat ini masih butuh alokasi anggaran tidak hanya di sektor pengobatan gratis saja tetapi konsen juga untuk proyek inftrastruktur, pendidikan dan sejumlah kegiatan pembangunan lainnya.

“Maka itu Pemprov pun sudah melakukan koordinasi dengan Kemenkes. Dan sudah dilaporkan juga ke Presiden. Tidak bermaksud melanggar Undang-undang yang sudah ada. Tetapi sayangnya ditolak,” kata WH menjelaskan.

Ketika ditanya soal adanya masyarakat Banten yang akan melakukan upaya Judical Review atas Undang-undang itu bisa saja terjadi lantaran mereka mendukung program pengobatan gratis tersebut.