Minimnya Respons Negara Muslim Terhadap Penindasan Etnis Uighur

JAKARTA – Pada Agustus lalu, panel hak asasi manusia PBB melaporkan adanya penahanan terhadap satu juta Muslim Uighur di Xinijiang, China. Laporan PBB menyebutkan bahwa para tahanan itu dipaksa masuk ke tempat yang menyerupai kamp pengasingan besar di Xinjiang.

Namun, beberapa bulan setelah laporan tersebut dirilis, belum ada upaya yang berhasil dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam membahas kasus ini, terutama dari negara-negara Muslim.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo mengatakan bahwa selama ini negara yang merespons kasus Muslim Uighur adalah negara-negara yang mengglobal, sedangkan negara dengan punya latar belakang Muslim tidak terlalu menunjukkan responsnya.

“Hal ini dikarenakan isu atas penahanan Muslim Uighur merupakan isu yang cukup sensitif dan membutuhkan spekulasi yang serius dalam penanganannya,” ujarnya pada acara ‘Diskusi Media Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur’ di Jakarta, Kamis (20/12/18).

Menurut Agung, stabilitas keamanan di Xinjiang sendiri harusnya bisa dijaga dengan baik tanpa adanya kasus seperti penahanan Muslim Uighur dan jika ada masalah harusnya bisa disikapi dengan cara-cara yang mengajarkan sisi kemanusiaan.

 

Kamp penahanan warga Uighur