Pemilu 1955 dan 1999 Dianggap Paling Demokratis, Benarkah?

Pemilu Tahun 1955

SATU dekade pascamerdeka, situasi negara Indonesia masih tidak stabil, baik itu politik, keamanan, dan juga ekonomi. Satu hal yang mendasar dilakukan pemerintah saat itu adalah berusaha mengubah sistem ekonomi kolonial dengan ekonomi nasional.

Situasi genting dalam negeri berlanjut hingga kurun waktu dua dekade pascamerdeka termasuk saat tragedi 1965/66 dan juga gerakan konfrontasi ganyang Malaysia. Namun, Indonesia dinilai berhasil melewati masa-masa genting yang mengancam integrasi masyarakat secara nasional baik itu bentuk ancaman internal kelompok separatis maupun ancama eksternal berupa dominannya campur tangan asing khususnya negara yang pernah menjajah berkaitan urusan dalam negeri Indonesia.

Indonesia mulai memperlihatkan jati diri sebagai negara demokrasi kepada dunia dengan peran dan kiprahnya menyelenggarakan KTT Asia Afrika pertama tahun 1955 dan sepak terjangnya di Asia Tenggara melalui pembentukan organisasi ASEAN tahun 1967. Membenahi sistem politik dan demokrasi Indonesia dapat dilihat dari bagaimana Indonesia menyelenggarakan Pemilu pertama pada tahun 1955 yang dikatakan sebagai pemilihan umum paling demokratis sepanjang sejarah politik Indonesia.

Walaupun dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif dengan sering terjadinya tindakan separatis, bahkan saat berlangsungnya Pemilu, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri yang kemudian diganti oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, namun Pemilu yang memperebutkan 260 kursi DPR dan 520 kursi Konstituante ditambah 14 kursi khusus untuk wakil golongan minoritas itu berjalan dengan baik.

Pemilihan Umum Indonesia 1955 merupakan pemilihan umum pertama yang diadakan di Indonesia pada 1955. Pemilu saat itu dinilai sebagai pemilu paling demokratis karena berlangsung aman di saat kondisi keamanan negara sedang tidak kondusif. Tahun 1955 Indonesia sedang mengalami kekacauan, di Madiun misalnya. Tengah terjadi pemberontakan yang dilakukan kelompok DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo.

Polisi dan Tentara pada waktu itu ikut serta dalam pemilihan pemilu. Mereka yang bertugas di daerah rawan, secara bergilir menuju ke tempat pemilihan. Pemilu untuk memilih anggota DPR dan Konstituante pada saat itu berjalan aman. Kursi yang direbutkan sebanyak 794 kursi, terdiri atas 260 untuk DPR dan 520 untuk konstituante atau dua kali lipat anggota DPR. Jumlah kursi masih ditambah 14 lagi untuk wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah.

Saat itu, total pemilih adalah sebanyak 37.785.299 orang. Meski ini adalah pemilihan umum pertama, dengan ratusan partai peserta, dan jutaan pemilih, pemilihan berlangsung aman dan tertib. Dari hasil pemilihan umum, empat partai-partai terbesar adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 8.434.653 suara (22,3%) dan 57 kursi, Masyumi dengan 7,903,886 suara (20,9%) dan 57 kursi, Nahdlatul Ulama dengan 6,955,141 suara (18,4%) dan 45 kursi, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 6,176,914 suara (16,4%) dan 39 kursi.