Tragedi Pemilu Harus Diungkap Agar Tak Jadi Dosa Warisan

Selain kedua hal di atas, Din Syamsuddin juga menegaskan hal ketiga, yaitu bahwa tragedi kemanusiaan Pemilu 2019 mahal sekali harganya dilihat dari aspek moral. Hanya dalam waktu beberapa hari usai Pemilu 17 April, telah terjadi demoralisasi luar biasa di kalangan bangsa. Muncul praduga-praduga negatif yang beredar masif di tengah masyarakat, hingga berdimensi internasional.

"Kami tidak ingin, pernyataan-pernyataan yang diberikan berbagai pihak bersifat menghindar atau bahasa gaulnya ngeles," kata Din.

Misalnya, pernyataan sebagian pejabat pemerintah tentang tidak perlunya dilakukan otopsi terhadap korban atau tidak perlunya dibentuk TPF, itu malah membuka kecurigaan yang semakin besar di kalangan masyarakat.

Menurut Din, pihaknya di TMP-TKP mendorong DPR dan pemerintah membentuk Tim Habungan Pencari Fakta (TGPF) dan melakukan otopsi dengan harapan moralitas bangsa kembali terbangun ke arah positif. Bangsa Indonesia memahami, kematian anggota mereka dalam jumlah besar dalam waktu singkat tentu bukan hal biasa, dan harus diketahui penyebabnya.

"TGPF itulah yang akan mencari penyebab kematian yang sebenarnya para korban tragedi kemanusiaan Pemilu. Apa pun hasilnya, silahkan diumumkan ke publik," tambah Din. "Tapi jika pemerintah menolak pembentukannya, tentu nanti itu akan menjadi catatan dosa warisan yang jejak digitalnya tak akan terhapuskan" tutur Din.

(Fiddy Anggriawan )